RRI.CO.ID, Surabaya - Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan layanan konfirmasi daring untuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Inovasi ini mempercepat pendataan sekaligus melindungi data pribadi warga.Layanan dapat diakses melalui laman resmi Pemkot Surabaya. Fitur ini diperuntukkan bagi warga yang belum ditemui petugas survei.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menyebut 181.867 kepala keluarga belum terkonfirmasi. Jumlah itu setara 17 persen dari total sasaran pendataan.

“Untuk menuntaskan sisa tersebut, kami membuka layanan konfirmasi data secara daring. Warga cukup memasukkan NIK dan tanggal lahir untuk mengecek statusnya. Jika belum disurvei, bisa langsung mengisi formulir konfirmasi online,” ujar Eddy di Gedung Ex-Humas Pemkot Surabaya, Kamis, 19 Februari 2026.

Ia menegaskan digitalisasi layanan tetap mengutamakan perlindungan data pribadi. Informasi yang ditampilkan hanya berupa inisial nama dan wilayah administratif.

“Kami pastikan keamanan data menjadi prioritas. Informasi yang masuk hanya digunakan untuk kepentingan verifikasi dan pemutakhiran data sosial ekonomi,” tegasnya. Tidak ada data pribadi rinci yang ditampilkan dalam sistem.

Setelah konfirmasi dilakukan, data diteruskan kepada petugas survei kelurahan sesuai domisili. Verifikasi lapangan dilakukan maksimal satu minggu setelah laporan diterima.

Apabila hingga 31 Maret 2026 warga belum melakukan konfirmasi, dilakukan penertiban Nomor Induk Kependudukan sementara. Kebijakan itu berlaku untuk layanan publik di lingkungan pemerintah kota.

“Penertiban ini bukan sanksi, melainkan mekanisme administratif untuk memastikan keberadaan dan domisili warga agar data yang dimiliki benar-benar valid dan mutakhir,” jelasnya. Langkah ini bertujuan menjaga akurasi basis data sosial ekonomi.

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, mendukung peluncuran layanan digital tersebut. Ia menilai pembaruan data harus responsif terhadap perubahan sosial ekonomi.

“Kondisi sosial ekonomi masyarakat bisa berubah cepat, terutama di sektor informal. Dengan sistem yang responsif dan berbasis digital, pembaruan data bisa lebih akurat dan meminimalkan kesalahan sasaran bantuan,” terangnya.

Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menilai aplikasi ini sebagai terobosan penting. Ia menekankan kepastian waktu verifikasi menjaga kepercayaan publik.

“Aplikasi ini memudahkan warga dan sekaligus meningkatkan transparansi. Kami optimistis dengan dukungan sistem digital dan partisipasi masyarakat, seluruh data bisa terkonfirmasi sebelum batas waktu,” katanya.