RRI.CO.ID, Jakarta – Aliansi Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) Nusantara memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk mempertegas arah program pemenuhan gizi nasional. Menggandeng mahasiswa dan organisasi Advokasi Rakyat untuk Nusantara (ARUN), aliansi ini memperkenalkan model "Tata Kelola 10 Ribu"—sebuah sistem manajerial yang dirancang untuk menjaga transparansi sekaligus mengintegrasikan UMKM ke dalam rantai pasok pangan.

Ketua UKM IKM Nusantara, Hj. Chandra Manggih Rahayu, menjelaskan bahwa inisiatif ini bertujuan agar program intervensi gizi tidak berjalan secara eksklusif. "Kami menempatkan UMKM sebagai pilar utama. Tujuannya, agar program ini tidak hanya memperbaiki kualitas SDM, tetapi juga menjadi stimulan bagi ekonomi mikro di daerah," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima RRI, Minggu, 24 Mei 2026.

Validasi Data Melalui Kolaborasi Akademik

Aliansi menyadari bahwa tata kelola yang baik memerlukan basis data yang kuat. Oleh karena itu, mereka melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi melalui program riset lapangan dan metode live-in.

Para mahasiswa akan ditempatkan di unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memantau langsung proses produksi. Menurut Linda Kartika Dewi, Ketua Yayasan Telaga Kasih Nusantara, keterlibatan akademisi ini penting untuk memetakan tantangan teknis dan memastikan efisiensi di tingkat akar rumput.

"Kami ingin memastikan standardisasi mutu tidak hanya bagus di atas kertas, tapi teruji di lapangan," kata Linda, yang juga menjabat sebagai Ketua Srikandi DPP ARUN.

Sebagai tindak lanjut, sebuah diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussion) akan digelar pada bulan Juni mendatang, bertepatan dengan mempringati Hari Lahir Pancasila, untuk merumuskan formulasi baku implementasi ekonomi yang inklusif.

Manifestasi Konstitusi

Ada pesan ideologis yang ingin disampaikan aliansi. Di setiap dapur jaringan mereka, kini terpampang spanduk Pasal 33 UUD 1945. Hal ini bukan sekadar pajangan, melainkan pengingat bahwa pengelolaan sumber daya ekonomi harus bermuara pada kemakmuran rakyat sebagai subjek aktif.

Bungas T. Fernando Duling, Ketua Aliansi Yayasan MBG Nusantara sekaligus Sekjen DPP ARUN, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis adalah langkah taktis yang sejalan dengan amanat konstitusi. "Semangatnya adalah kebangkitan ekonomi. Rakyat harus terlibat langsung dalam produksi, bukan hanya menjadi konsumen," kata Nando.

Sebaran Infrastruktur Gizi

Hingga saat ini, Aliansi MBG Nusantara telah membangun jaringan Dapur SPPG yang tersebar di titik-titik strategis Indonesia:

Sumatera: Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan.

Jawa & Bali: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali.

Kalimantan & Timur: Kalimantan Tengah, NTB, Papua Selatan.

Jaringan ini dipersiapkan sebagai infrastruktur fundamental untuk menyukseskan kedaulatan pangan sekaligus menghidupkan ekosistem ekonomi lokal di sekitar titik distribusi.(***)