RRI.CO.ID, Jakarta - Menguatnya peran negara dalam pembangunan ekonomi dinilai perlu diimbangi dengan tata kelola yang baik serta kondisi fiskal yang sehat. Hal itu mengemuka dalam diskusi Economic Frontline 2026 Sesi 2 bertajuk "The Impact of Growing State Capitalism Toward Fiscal Policy and Energy Transition" yang digelar di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2026.

Forum tersebut mempertemukan ekonom, akademisi, pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat. Forum membahas peluang serta tantangan meningkatnya peran negara (state capitalism) di tengah perubahan tatanan ekonomi global.

Chairman Soemitro Economic Forum, Harryadin Mahardika, mengatakan kondisi ekonomi global yang dipenuhi ketidakpastian membuat pemerintah perlu memberikan perhatian pada dua aspek utama, yakni kesehatan fiskal dan keberlanjutan program-program strategis, termasuk transisi energi. Menurutnya, kehadiran negara dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi apabila dilakukan secara tepat.

Haryadin mencontohkan sejumlah negara seperti Tiongkok, Singapura, dan Uni Emirat Arab yang berhasil mengembangkan industri kreatif melalui dukungan pemerintah. Namun, ia mengingatkan bahwa intervensi yang terlalu besar juga berpotensi menghambat perkembangan sektor tersebut.

Peneliti Senior Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI, Vid Adrison, menilai pemerintah tetap memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan dan meningkatkan efisiensi ekonomi. Meski demikian, intervensi pemerintah harus dilakukan secara proporsional.

"Saya memakai analogi garam dalam makanan. Kalau terlalu banyak, makanan menjadi terlalu asin. Begitu juga intervensi pemerintah dalam ekonomi, harus ada porsinya," ujarnya.

Ia mencontohkan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Menurutnya, kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan program tersebut tidak mencakup seluruh populasi sehingga kebijakan perlu dirancang lebih tepat sasaran.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai penguatan peran negara harus dibarengi dengan pengelolaan fiskal yang hati-hati. Ia menyebut pengalaman pembangunan infrastruktur melalui BUMN pada periode sebelumnya menunjukkan adanya tekanan terhadap kondisi keuangan sejumlah BUMN karya.

Nailul mengingatkan, apabila pola ekspansi yang sama terus dilanjutkan tanpa perhitungan yang matang, maka risiko terhadap APBN maupun sektor perbankan dapat meningkat.

Dalam sesi yang membahas transisi energi, Climate and Asset Principal Think Policy, Andhyta Firselly Utami, menekankan pentingnya komitmen politik dalam mendorong pembangunan. Mengutip buku "Gambling on Development" karya Stevan Dercon, ia mengatakan pembangunan yang berhasil membutuhkan kesepakatan antara elite politik dan ekonomi untuk menjadikan pertumbuhan jangka panjang sebagai prioritas.

"Selama kesepakatan itu belum terjadi, institusi apa pun berpotensi diarahkan untuk mengejar keuntungan jangka pendek," katanya.

Di sisi lain, Ekonom PT Bank Danamon Indonesia, Hosianna Evalita Situmorang, menilai perdebatan mengenai state capitalism bukanlah persoalan utama. Menurutnya, yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menjalankan perannya secara efektif, termasuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Ia menambahkan, kepercayaan investor terhadap Indonesia masih terjaga. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada triwulan I 2026 mencapai Rp250 triliun atau sekitar 50,1 persen dari total investasi nasional sebesar Rp498,8 triliun.

Senior Economist Trimegah Sekuritas, Fakhrul Fulvian, menilai dinamika ekonomi global saat ini menunjukkan meningkatnya kembali peran negara setelah beberapa dekade didominasi sektor swasta. Namun, menurutnya, penguatan peran negara harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas kelembagaan agar kebijakan yang dijalankan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai penanggap, Direktur Transisi Bersih, Abdurrahman Arum, mengatakan salah satu tantangan utama penerapan state capitalism adalah keterbatasan ruang fiskal. Karena itu, ia menilai penguatan penerimaan negara dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal menjadi faktor penting untuk mendukung kapasitas negara dalam menjalankan berbagai program pembangunan.

Sementara itu, Aldila Septiadi menilai situasi geopolitik global juga membuka peluang baru bagi Indonesia, termasuk di sektor tekstil dan fesyen yang menunjukkan peningkatan kinerja ekspor. Menurutnya, negara tetap memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan berbagai sektor ekonomi.

Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa meningkatnya peran negara dalam pembangunan ekonomi merupakan salah satu respons terhadap perubahan global. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola yang baik, disiplin fiskal, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan seluruh pemangku kepentingan.