RAPBN 2027 Targetkan Pertumbuhan 6,5 Persen, Ekonomi Global Dinilai Jadi Tantangan

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah bersiap membawa ekonomi Indonesia menuju babak baru lewat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Namun, optimisme target pertumbuhan tinggi tersebut dibayangi berbagai ketidakpastian ekonomi global yang sulit diprediksi.

Pemerintah dan DPR telah menyepakati kerangka ekonomi makro RAPBN 2027 dengan target pertumbuhan mencapai 5,8 hingga 6,5 persen. Asumsi inflasi, nilai tukar rupiah, hingga suku bunga SBN juga telah ditetapkan meski masih dalam rentang kisaran tertentu.

Guru Besar dan Pengamat Ekonomi Universitas Brawijaya, Prof. Candra, menyoroti optimisme pemerintah di tengah ancaman ekonomi dunia. Ia mengungkapkan penerimaan pajak masih relatif terkontrol meski belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi pemerintah.

“Di domestik, penerimaan pajak dan seterusnya sebenernya masih terkontrol, walaupun pajak mungkin belum memenuhi ekspektasi kita. Tapi, turunnya penerimaan pajak itu diikuti oleh SBN yang harganya semakin tinggi, yaitu 7 persen,” ujar Prof. Candra, saat berbincang bersama Pro3 RRI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurutnya, kenaikan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) mengindikasikan pemerintah membutuhkan pembiayaan segera untuk menutup belanja negara. Kondisi ini menegaskan bahwa tekanan fiskal jangka pendek masih membayangi ruang gerak anggaran pemerintah ke depan.

Prof. Candra menilai sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja harus menjadi prioritas utama dalam RAPBN 2027. Pertanian dan industri padat karya perlu didorong bukan hanya dari sisi produksi, tetapi juga penciptaan lapangan kerja baru.

Ia juga menyoroti dominasi sektor informal yang kini mencapai hampir 60 persen dari total pasar kerja nasional. Kondisi ini menunjukkan transformasi ekonomi Indonesia belum berjalan optimal dalam menyerap tenaga kerja formal.

Anggaran pendidikan dinilai perlu tetap dijaga meskipun kebijakan efisiensi anggaran turut memengaruhi alokasi dana pendidikan di daerah. Prof. Chandra mencontohkan sejumlah pemerintah daerah di Jawa Timur mengalami kesulitan akibat pengurangan anggaran pendidikan tersebut.

"Anggaran pendidikan yang diambil untuk MBG di 2027 bisa mulai dikurangi, dan MBG untuk daerah tertentu dulu saja. Waktu saya ketemu beberapa kepala dinas Jawa Timur, mereka kesulitan dengan pengurangan dana pendidikan," ujarnya.

Anggaran kesehatan juga dianggap sebagai prioritas mutlak yang tidak boleh terganggu dalam RAPBN mendatang. Prof. Chandra menekankan bahwa kesehatan dan pendidikan adalah kunci Indonesia Emas 2045, yang juga didukung oleh sektor swasta.

“Di RPJP 2045 Indonesia Emas itu SDM-nya diharapkan berkualitas dan berdaya saing, artinya berpendidikan dan sehat. Tidak hanya dari APBN, sektor-sektor swasta bisa berjuang bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” ujarnya.

Ia juga menyebut hilirisasi industri pertanian sebagai kunci penting mendorong transformasi ekonomi yang selama ini belum sepenuhnya terwujud. Nilai tambah dari sektor tersebut diharapkan dapat lebih dirasakan langsung oleh para pekerja di dalamnya.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan penyampaian RAPBN 2027 bukan sekadar agenda rutin tahunan semata. Program dan kebijakan yang disampaikan pemerintah akan menjadi bahan pembahasan mendalam antara pemerintah dan DPR.

“Kita berharap pada penyampaian RAPBN Tahun Anggaran 2027 nanti kita akan mendengar bagaimana pemerintah menyampaikan program-program prioritasnya. Dan tentu saja nanti akan bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara,” ujar Puan, dikutip dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Puan berharap seluruh program prioritas dalam RAPBN 2027 benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. DPR akan mencermati substansi kebijakan tersebut sebelum memasuki tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku. (Shafa)