RRI.CO.ID, Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Juda Agung, mengungkapkan tantangan utama dalam pengembangan ekonomi daerah di Indonesia. Tantangan tersebut meliputi diversifikasi ekonomi daerah, kualitas belanja daerah, dan keterbatasan kapasitas fiskal.

Juda mengatakan penguatan diversifikasi dan inovasi ekonomi daerah menjadi tantangan pertama yang harus diatasi. Menurutnya, tidak semua daerah memiliki ketahanan ekonomi yang sama karena masih bergantung pada sektor ekstraktif dan komoditas primer.

“Sejumlah daerah masih sangat bergantung pada sektor ekstraktif dan tambang. Ada juga komoditas primer yang rentan terhadap fluktuasi harga,” ujar Juda dalam Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah di Jakarta, Senin, 26 Mei 2026.

Tantangan kedua, kata Juda, berasal dari kualitas belanja daerah yang dinilai belum optimal. Menurutnya, belanja pegawai dan barang masih mendominasi APBD dengan porsi rata-rata mencapai 70 persen, sementara belanja modal relatif terbatas.

Selain itu, penyerapan anggaran daerah juga masih menumpuk di akhir tahun. Kondisi tersebut dinilai mengurangi daya dorong APBD terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

“Belanja daerah juga sering rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun. Ini mengurangi daya dorong APBD terhadap ekonomi lokal,” katanya.

Sementara tantangan ketiga adalah kapasitas fiskal daerah yang masih terbatas. Juda menilai banyak pemerintah daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat karena pendapatan asli daerah (PAD) belum optimal.

Menurutnya, daya serap anggaran daerah juga masih menghadapi kendala prosedur pengadaan dan kapasitas birokrasi. Akibatnya, stimulus ekonomi di tingkat daerah menjadi kurang maksimal.

“Dana transfer tidak tepat sasaran dan terserap lambat akibat kapasitas. Kemudian juga prosedur pengadaan yang relatif lama,” ujarnya.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Keuangan terus memperkuat dukungan transfer ke daerah. Hingga April 2026, realisasi transfer ke daerah tercatat mencapai Rp256 triliun atau sekitar 37 persen dari pagu anggaran.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pembiayaan kreatif melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Hingga Maret 2026, komitmen pembiayaan daerah melalui SMI telah mencapai Rp37 triliun.

Juda menegaskan daerah yang kuat bukan hanya memiliki anggaran besar. Menurutnya, daerah juga harus mampu mengubah anggaran menjadi layanan publik yang produktif dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.