RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sektor industri kerajinan merupakan pilar strategis pertumbuhan ekonomi nasional. Agus menyebut komoditas ini memiliki daya saing tinggi untuk menembus pasar global secara berkelanjutan.

“Penguatan industri kerajinan berbasis kearifan lokal merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku. Kami menargetkan terciptanya nilai tambah yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata,” ujar Agus di Jakarta, Kamis, 30 April 2026.

Nilai ekspor produk kerajinan nasional pada tahun 2025 tercatat mencapai angka 806,63 juta Dolar Amerika Serikat. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 15,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Emmy Suryandari menyampaikan Kementerian Perindustrian konsisten meningkatkan kapasitas pelaku usaha. Emmy menjelaskan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) menyasar Industri Kecil dan Menengah (IKM).

“Kami telah menerapkan konsep one stop service untuk sektor kerajinan dan batik. Layanan yang diberikan berbagai layanan sertifikasi,” kata Emmy.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) di Yogyakarta menjadi pusat layanan utama. Unit tersebut menerapkan konsep layanan satu pintu bagi seluruh pengrajin batik nasional.

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kerajinan dan Batik (BBSPJIKB) Zya Labiba menjelaskan ragam pelatihan teknis. Zya menyebut program pembinaan meliputi kriya anyaman serat alam, ukir kayu, bambu, hingga perhiasan logam.

Lembaga ini telah menempa sebanyak 11.939 tenaga kerja industri dalam periode satu dekade terakhir di Indonesia. Zya menegaskan angka partisipasi tersebut merupakan buah sinergi kuat antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

“Dengan jangkauan nasional, dalam satu dekade terakhir BBSPJIKB telah melatih sekitar 11.939 SDM industri di berbagai wilayah Indonesia. Capaian ini merupakan hasil sinergi yang kuat dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota,” ucap Zya.

Program pendampingan pada April 2026 telah mencakup wilayah Kutai Timur, Kendal, Ponorogo, hingga Manokwari di Papua Barat. Kolaborasi lintas sektor melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) terus diperkuat secara intensif.