Komisi XI DPR Tekankan Penguatan Ekonomi Berkelanjutan di Sulsel

RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, meminta Sulawesi Selatan memperkuat sumber pertumbuhan ekonomi produktif dan berkelanjutan. Ia menilai perekonomian Sulsel perlu mengurangi ketergantungan terhadap belanja pemerintah sebagai penggerak utama pertumbuhan.

Berdasarkan paparan BI Sulsel, ekonomi Sulsel pada triwulan II 2026 tumbuh 5,59 persen secara tahunan. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan ekonomi nasional yang tumbuh 5,29 persen pada periode sama.

Namun, pertumbuhan Sulsel melambat dibandingkan triwulan I 2026 yang mencapai 6,88 persen. Dari sisi pengeluaran, konsumsi pemerintah tumbuh 35,14 persen pada triwulan I dan 20,18 persen pada triwulan II.

“Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan masih terjaga di atas pertumbuhan nasional, namun kualitas dan keberlanjutannya harus diperkuat agar tidak terlalu bergantung pada belanja pemerintah. Investasi, konsumsi rumah tangga, ekspor, dan sektor-sektor produktif harus mengambil peran yang lebih besar,” ujar Misbakhun saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 18 September 2026.

Misbakhun menilai diversifikasi sumber pertumbuhan semakin penting ketika ruang fiskal pemerintah pusat dan daerah terbatas. Momentum pertumbuhan Sulsel perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat dan mengembangkan potensi unggulan daerah.

Ia menyebut, investasi atau pembentukan modal tetap bruto tumbuh dari 6,91 persen menjadi 8,76 persen pada triwulan II 2026. Sementara itu, konsumsi rumah tangga melambat dari 5,07 persen menjadi 4,69 persen, sedangkan ekspor terkontraksi 4,97 persen.

“Pemerintah daerah bersama BI perlu menggali sumber-sumber pertumbuhan baru yang sesuai dengan potensi unggulan Sulawesi Selatan. Investasi yang masuk harus mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat,” ucap Misbakhun.

Menurutnya, penguatan investasi perlu disertai perbaikan iklim usaha dan perluasan akses pembiayaan. Hilirisasi komoditas serta peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal juga diperlukan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Perhatian khusus juga diberikan terhadap sektor pertanian yang mengalami kontraksi 0,26 persen pada triwulan II 2026. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan triwulan sebelumnya yang mencatat pertumbuhan sebesar 4,96 persen.

Padahal, sektor pertanian memiliki pangsa sekitar 19,3 persen dalam struktur ekonomi Sulsel. Sektor tersebut juga menjadi sumber penghidupan masyarakat dan penopang ketahanan pangan kawasan timur Indonesia.

Menurut BI, kontraksi pertanian antara lain dipengaruhi berakhirnya masa panen padi. Namun, Misbakhun mengingatkan kondisi tersebut tidak cukup dilihat sebagai pola musiman.

“Sulawesi Selatan merupakan salah satu lumbung pangan dan pusat pertumbuhan di kawasan timur Indonesia, sehingga kontraksi sektor pertanian harus menjadi perhatian. Kebijakan tidak cukup hanya merespons pola panen, tetapi juga harus memperkuat produktivitas, pengelolaan air, hilirisasi, dan distribusi pangan,” katanya.

Melalui penguatan investasi produktif dan pemberdayaan kelompok usaha, pertumbuhan ekonomi Sulsel diharapkan semakin beragam. Pertumbuhan tersebut juga perlu ditopang produktivitas, hilirisasi, investasi swasta, dan kegiatan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.