RRI.CO.ID, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah RUU P2SK. Utamanya, dalam hal perluasan tugas dan kewenangan lembaga tersebut.

Hal ini mencakup penambahan anggota Dewan Komisioner hingga perluasan mandat pengaturan dan pengawasan di berbagai sektor strategis. “Kami juga mengharapkan dukungan penguatan sumber daya,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam Konferensi Pers OJK via Zoom, Jumat, 5 Juni 2026.

Ia menyebut, Penambahan anggota Dewan Komisioner merupakan upaya memperkuat kapasitas pengambilan kebijakan. Terutama di tengah dinamika ekonomi global yang semakin menantang.

Dalam pelaksanaan mandat baru, pihaknya menegaskan akan tetap mengedepankan prinsip profesionalitas, kehati-hatian (prudential), serta akuntabilitas. Friderica menyatakan, OJK siap menjalankan fungsi tersebut dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan.

Perluasan kewenangan OJK mencakup pengawasan bursa komoditas strategis hingga pengelolaan dana publik. Friderica menilai, mandat tersebut sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor keuangan nasional.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Hernawan Bekti Sasongko. Ia menyampaikan, skema pendanaan OJK saat ini tetap berjalan sesuai pungutan sektor jasa keuangan dan dukungan APBN.

Menurutnya, kebutuhan dukungan infrastruktur dan anggaran merupakan konsekuensi logis dari perluasan tugas tersebut. Dukungan itu dinilai penting untuk memastikan kualitas pengaturan dan pengawasan sektor keuangan tetap terjaga.

OJK, kata dia, akan tetap menjalankan amanah undang-undang dengan menjunjung tinggi prinsip profesionalitas. Ia meyakini kolaborasi lintas pihak menjadi kunci dalam menjaga ekosistem industri keuangan yang sehat.