⁠⁠⁠⁠⁠⁠RRI.CO.ID, Jakarta - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, menyatakan LPS terus menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui program penjaminan dan resolusi bank yang optimall serta efisien.

Menurut Anggito, cakupan rekening nasabah yang dijamin LPS masih berada di atas 90 persen. Kondisi tersebut berlaku untuk bank umum maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) hingga Maret 2026.

Ia menjelaskan porsi simpanan bank di atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) masih berada di level 30 persen. Angka tersebut tercatat stabil dan tidak mengalami kenaikan maupun penurunan.

“Suku bunga simpanan pasar menunjukkan tren penurunan secara bertahap. Kondisi ini terjadi lintas kelompok deposan dan kelompok bank,” ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) II di Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026.

Ia mengatakan LPS bersama anggota KSSK terus mendorong penyesuaian bunga simpanan perbankan. Penyesuaian dilakukan agar tetap selaras dengan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).

“Langkah penyesuaian ini penting untuk memperkuat transmisi penurunan bunga kredit. Selain itu, efektivitas fungsi intermediasi perbankan juga diharapkan semakin optimal,” katanya.

LPS menilai stabilitas sektor perbankan nasional hingga Maret 2026 masih cukup kuat.

Dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,57 persen dan kredit meningkat 9,6 persen secara tahunan.

Namun demikian, ketidakpastian global tetap memengaruhi sektor perbankan nasional. Pengaruh tersebut dirasakan dari sisi operasional maupun intermediasi perbankan.

Karena itu, LPS bersama anggota KSSK memperkuat infrastruktur dan kapasitas teknologi informasi. Fokus penguatan diberikan kepada bank kecil dan lembaga keuangan yang masih rentan serangan siber.

“Bank dan lembaga keuangan kecil belum optimal mengelola aspek keamanan siber,” ujarnya. Oleh karena itu, penguatan kapasitas teknologi informasi terus dilakukan bersama anggota KSSK.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan komitmen memperbaiki pasar modal Indonesia secara berkelanjutan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni membuka data kepemilikan saham hingga level satu persen.

Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pasar modal nasional. OJK berharap kebijakan itu mampu menjaga kepercayaan investor global terhadap pasar domestik.

Sebelumnya, lembaga indeks global MSCI memberikan sorotan terhadap transparansi pasar modal Indonesia. Kondisi tersebut sempat memunculkan keraguan dari sebagian investor global terhadap pasar nasional.

“Kami sudah membuka data pemegang saham sampai satu persen. Ini menjadi bagian dari perhatian investor global terhadap transparansi pasar modal Indonesia,” ujar Friderica.

Ia menjelaskan OJK juga memperluas klasifikasi data investor di pasar modal nasional. Jumlah klasifikasi meningkat dari sebelumnya sembilan poin menjadi 39 poin informasi.

“Kami juga menyampaikan informasi ultimate beneficial owner kepada publik. OJK turut memperkuat aturan free float di atas 15 persen secara bertahap,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan pembenahan pasar berpotensi memengaruhi pergerakan pasar modal domestik. Namun, dampak tersebut dinilai hanya bersifat sementara sebagai proses penyesuaian pasar.

Friderica menilai, langkah perbaikan tersebut akan memperkuat fondasi pasar modal dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pasar nasional.