RRI.CO.ID, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat integritas dan tata kelola sektor jasa keuangan melalui berbagai langkah strategis. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan kompetensi serta kualitas sumber daya manusia di bidang pengawasan.

Salah satunya melalui kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berjalan sejak 2023. Diharapkan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas pengawasan di sektor jasa keuangan.

Ketua Dewan Audit OJK, Sophia Issabella Wattimena, menambahkan pihaknya juga akan menggelar pelatihan quality control dan quality assurance. “Kami menargetkan kemampuan deteksi dini terhadap potensi permasalahan di lembaga jasa keuangan semakin tajam," ujarnya, Senin 3 Maret 2026.

OJK juga melakukan perbaikan berkelanjutan pada pengelolaan risiko internal guna meningkatkan kualitas tata kelola dan menjaga integritas organisasi. Caranya melalui rapat kerja pengawasan internal, serta forum diskusi mengenai governance, risk, and compliance.

Ini menjadi ruang diskusi terkait implementasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara serta pengendalian gratifikasi di lingkungan OJK. Menurut Sophia, forum ini bertujuan meningkatkan transparansi, efektivitas, serta efisiensi dalam pengelolaan organisasi.

"Ke depannya, OJK menegaskan komitmen untuk terus menjalankan upaya berkelanjutan,” ujarnya. Terutama dalam memperkuat tata kelola organisasi dan sektor jasa keuangan melalui berbagai kegiatan tata kelola.

Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman pemangku kepentingan internal. OJK berharap budaya tata kelola yang kuat dan berintegritas dapat terus tumbuh di lingkungan organisasi.

Sementara itu, OJK juga memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga hingga akhir Februari 2026. Hal tersebut disampaikan Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi.

Menurut Kiki, panggilan akrabnya, secara umum perekonomian global masih menunjukkan kinerja yang relatif baik. Namun, lanjut dia, peningkatan tensi geopolitik dan fragmentasi geoekonomi pada awal 2026 menjadi risiko yang perlu diwaspadai.

Termasuk konflik geopolitik di Timur Tengah serta dinamika kebijakan perdagangan di Amerika Serikat (AS). “Faktor-fakto risiko ini berpotensi meningkatkan volatilitas di pasar keuangan global,” ujarnya.