PERTAMISI Minta Kebijakan Ekspor Silika Lebih Fleksibel

RRI.CO.ID, Jakarta - Perkumpulan Pertambangan dan Industri Silika Indonesia (PERTAMISI) mendorong pemerintah memberikan fleksibilitas dalam kebijakan ekspor komoditas silika serta memperkuat formulasi Harga Patokan Mineral (HPM). Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat hilirisasi sekaligus meningkatkan daya saing industri silika nasional.

Ketua Umum PERTAMISI, Dr Ir R Sukhyar mengatakan, Indonesia memiliki potensi sumber daya silika yang besar dan dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru.

"Indonesia bukan hanya punya nikel, tembaga, dan bauksit, tetapi kita punya potensi silika yang sangat besar. Bahkan mungkin salah satu yang terbesar di ASEAN," kata Sukhyar dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Dialog Silika Indonesia: Harga Patokan Mineral Silika dan Percepatan Hilirisasi", di Jakarta, Selasa 6 Oktober 2026.

Menurut Sukhyar, aturan ekspor yang terlalu ketat, khususnya terkait spesifikasi produk silika, berpotensi membuat produk Indonesia kurang kompetitif di pasar global. Karena itu, PERTAMISI mengusulkan perluasan kualitas produk silika yang dapat diekspor, dengan tetap memastikan komoditas tersebut melalui proses pengolahan sehingga tidak sekadar mengekspor bahan mentah.

"Kepada pemerintah harus ada fleksibilitas, perluasan kualitas yang boleh diekspor, walaupun semuanya juga harus melalui proses pengolahan," katanya.

Perkuat Formula HPM

Selain kebijakan ekspor, PERTAMISI meminta pemerintah pusat menyusun parameter atau formula nasional dalam menentukan harga komoditas silika. Sukhyar menuturkan, kewenangan penetapan harga saat ini berada di tingkat provinsi sehingga terdapat kemungkinan perbedaan kebijakan antarwilayah.

"Formulasi itu bukan angka absolut, tetapi parameter yang perlu dipakai untuk menentukan harga," ujarnya.

Sukhyar menilai harga internasional dan perkembangan permintaan global juga perlu menjadi acuan dalam penyusunan formula HPM silika. Penetapan harga, kata dia, tetap perlu mempertimbangkan perbedaan kualitas komoditas.

Hulu Harus Diperkuat

Sementara itu, Pengurus PERTAMISI, Tandi Soenarto, S.T, menekankan pentingnya kepastian perizinan di sektor hulu. Menurutnya, hilirisasi tidak akan berjalan optimal jika kegiatan pertambangan sebagai pemasok bahan baku masih menghadapi kendala.

"Bagaimana mau bicara hilir kalau hulunya tidak bisa berjalan?" ucapnya.

Ia mencontohkan kondisi di Kalimantan Timur, yang menurutnya membuat aktivitas pertambangan silika belum berjalan optimal. Ketidakpastian izin juga membuat pelaku usaha tetap menanggung biaya operasional meski produksi belum berjalan.

Di sisi lain, PERTAMISI melihat peluang pengembangan silika untuk industri bernilai tambah tinggi, termasuk bahan baku silicon metal yang dapat mendukung pengembangan industri solar cell. Karena itu, kesinambungan antara sumber daya tambang, investasi, teknologi, dan industri hilir dinilai menjadi kunci keberhasilan hilirisasi silika.

Jadi Bahan White Paper

FGD PERTAMISI membahas sejumlah isu, mulai dari definisi dan klasifikasi komoditas silika, HPM, spesifikasi ekspor Low Iron Silica, hingga tata kelola pertambangan. Forum tersebut menghadirkan pelaku usaha, Kementerian ESDM, Kementerian Perdagangan, serta sejumlah pengurus dan bidang teknis PERTAMISI.

Hasil pembahasan akan menjadi bahan penyusunan White Paper Kebijakan Nasional Silika Indonesia dan rekomendasi resmi PERTAMISI kepada pemerintah.

PERTAMISI berharap kebijakan yang dihasilkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan ekspor, kebutuhan industri dalam negeri, kepastian usaha, dan percepatan hilirisasi.

Dengan demikian, potensi silika Indonesia tidak berhenti sebagai komoditas tambang. Namun, dapat berkembang menjadi sumber nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi baru