APBN 2027: Jangan Kejar Serapan, Pastikan Anggaran Berdampak

RRI.CO.ID, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan APBN 2027 dengan belanja negara Rp4.106,26 triliun. Pendapatan negara ditetapkan Rp3.435,10 triliun dengan defisit Rp671,16 triliun atau 2,4 persen PDB.

Anggota Komisi XI DPR RI Idrus Jufrie mengatakan anggaran sebesar itu menjadi instrumen penting menjalankan agenda pembangunan pemerintah. Karena itu, pengesahan APBN bukan akhir pekerjaan fiskal, melainkan awal pelaksanaan yang harus diawasi.

“Target pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027. Target tersebut perlu diterjemahkan menjadi peningkatan produktivitas, kesempatan kerja, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat,” kata Habib Idrus dalam keterangannya, Kamis, 1 Oktober 2026.

Pemerintah, ucapnya, juga menegaskan APBN 2027 dirancang ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Kebijakan tersebut tetap disertai komitmen menjaga kredibilitas serta keberlanjutan fiskal.

Dalam konteks itu, Anggota Komisi XI DPR RI tersebut memberikan perhatian terhadap kebijakan tersebut. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan serapan anggaran sebagai ukuran utama keberhasilan APBN.

Ukuran keberhasilan anggaran seharusnya dilihat dari perubahan yang dihasilkan. Apakah program menciptakan lapangan kerja, meningkatkan layanan publik, menjaga daya beli, dan mengurangi beban masyarakat.

Percepatan belanja memang penting, tetapi kualitas belanja jauh lebih menentukan. Anggaran yang terserap tanpa menghasilkan manfaat optimal dapat mengurangi efektivitas kebijakan fiskal.

“Pemerintah perlu memastikan setiap program memiliki indikator hasil yang jelas. Evaluasi berkala juga diperlukan agar belanja negara dapat segera dikoreksi ketika tidak mencapai sasaran,” katanya.

Di sisi penerimaan, target Rp3.435,10 triliun juga membutuhkan strategi yang terukur. Penguatan penerimaan perlu mengutamakan perluasan basis pajak, kepatuhan, perbaikan administrasi, dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan penerimaan juga perlu mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dunia usaha. Peningkatan pendapatan negara jangan sampai menekan konsumsi atau menghambat aktivitas produktif.

Defisit 2,4 persen PDB menunjukkan pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal. Namun, batas defisit bukan satu-satunya ukuran kesehatan APBN.

Kualitas pembiayaan, biaya utang, serta kemampuan menjaga ruang fiskal juga perlu menjadi perhatian. Hal ini penting untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

APBN 2027 diarahkan pada sejumlah prioritas nasional, termasuk pangan, energi, pendidikan, kesehatan, dan hilirisasi. Prioritas lainnya mencakup infrastruktur, ekonomi kerakyatan, serta pengentasan kemiskinan.

Prioritas tersebut harus dikawal agar tidak berhenti pada besarnya alokasi anggaran. Masyarakat harus merasakan hasilnya melalui layanan publik yang lebih baik dan kesempatan ekonomi lebih luas.

Dukungan terhadap APBN 2027 perlu berjalan bersama pengawasan yang kuat. Kritik terhadap pelaksanaan anggaran bukan berarti menolak kebijakan pemerintah, melainkan memastikan tujuannya tercapai.

Inilah pentingnya menggeser orientasi dari sekadar serapan menuju dampak. Setiap rupiah APBN harus dipertanggungjawabkan melalui manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Pemerintah memiliki ruang membuktikan kebijakan fiskal ekspansif dapat berjalan kredibel dan berkelanjutan. DPR bersama masyarakat juga perlu memastikan pelaksanaannya transparan, terukur, dan tepat sasaran.

“APBN 2027 pada akhirnya bukan sekadar angka Rp4.106 triliun. APBN merupakan instrumen negara untuk menghadirkan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ucapnya menjelaskan.