Atasi Kemacetan Ketapang, Tata Kelola Truk ODOL Dinilai Perlu Diperbaiki

RRI.CO.ID, Jakarta. Kemacetan panjang menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, beberapa hari terakhir mendapat perhatian sejumlah pihak pemerhati maritim dan masyarakat pengguna jasa. Perihal ini, tata kelola truk ODOL dinilai perlu segera diperbaiki untuk mengurai kepadatan kendaraan secara menyeluruh dan berkelanjutan lagi.

Direktur National Maritime Institute (Namarin), Siswanto Rusdi, mengatakan kemacetan berkaitan dengan penerapan aturan muatan truk yang belum tegas. Menurutnya, truk ODOL yang melebihi kapasitas dermaga berpotensi menghambat pelayanan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang secara keseluruhan dan berkelanjutan.

“Kepadatan di Ketapang bukan karena pelabuhan tidak siap melayani, tetapi kendaraan truk ODOL melebihi kapasitas dermaga,” kata Siswanto.

Ia menjelaskan, jumlah dermaga sebenarnya cukup apabila seluruh truk yang datang memenuhi ketentuan muatan sesuai aturan yang berlaku.

Namun, menurut Siswanto, kondisi tersebut membuat pelabuhan harus menyesuaikan pelayanan terhadap kendaraan yang membawa muatan berlebih setiap hari. “Truk ODOL tidak dilarang melintas di jalan dan bahkan dibiarkan masuk pelabuhan hingga terpaksa dimuat ke kapal,” ujarnya.

Selain persoalan ODOL, Siswanto menyebut informasi mengenai dugaan pemblokiran penyeberangan Ketapang-Gilimanuk oleh sejumlah oknum sopir truk tertentu tersebut. Menurutnya, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti karena pemblokiran dapat mengganggu keselamatan pelayaran dan kelancaran distribusi barang nasional secara langsung.

“Kalau informasi itu benar, ini sangat membahayakan pelayaran dan keselamatan penumpang yang tidak dapat bersandar di pelabuhan,” katanya. Siswanto menilai aparat keamanan perlu memastikan seluruh aktivitas kawasan pelabuhan berjalan sesuai ketentuan tanpa mengganggu pengguna jasa lainnya.

Ia meminta, pihak keamanan pelabuhan, kepolisian, dan TNI mengambil langkah tegas terhadap tindakan yang menghambat pelayanan publik bersama. Sementara itu, Anggota Komisi V DPR Edi Purwanto meminta pemerintah mengevaluasi pola penanganan kemacetan kendaraan menuju Pelabuhan Ketapang.

Edi meminta Kementerian Perhubungan, ASDP, dan pemerintah daerah duduk bersama menyusun langkah penanganan kemacetan secara terpadu dan berkelanjutan. “Evaluasi perlu melihat kapasitas pelabuhan, pengaturan kendaraan sebelum masuk pelabuhan, proses boarding, bongkar muat, hingga kapal,” kata Edi.

Menurutnya, evaluasi juga perlu mencakup pengaturan arus kendaraan di jalan menuju Ketapang agar kepadatan dapat dikendalikan secara menyeluruh. Langkah terpadu diperlukan agar pelayanan penyeberangan tetap berjalan lancar, aman, serta mendukung distribusi barang dan mobilitas masyarakat.