RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan mendorong, pemerintah mempertimbangkan skema subsidi atau intervensi khusus untuk pelaku UMKM. Terutama, di tengah isu rencana pemerintah menaikkan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita.

Politikus PKB ini menjelaskan, pelaku UMKM banyak yang mengandalkan Minyakita sebagai bahan baku produksi. Jika HET Minyakita naik, beban produksi UMKM dikhawatirkan semakin membengkak.

"Pemerintah perlu hadir melalui subsidi atau kebijakan lain agar masyarakat dan UMKM tetap bisa bertahan. Terutama, di tengah tekanan harga energi dan pangan," kata Nasim dalam keterangan persnya, di Jakarta, Rabu, 6 Mei 2026.

Nasim menekankan, stabilitas harga Minyakita adalah tanggung jawab pemerintah. Karena, semua itu menyangkut ketahanan pangan rumah tangga, terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Jika HET dinaikkan tanpa pengawasan, dikhawatirkan harga akan semakin tidak terkendali. Minyakita sejatinya untuk membantu rakyat kecil mendapatkan harga terjangkau," ucap Nasim.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membuka peluang penyesuaian HET Minyakita seiring kenaikan biaya produksi. Ia menegaskan, rencana tersebut tidak terkait dengan kebijakan biodiesel B50 yang tengah disiapkan pemerintah.

Menurut dia, perubahan HET semata didorong oleh faktor ekonomi, terutama lonjakan harga bahan baku crude palm oil (CPO). Serta, peningkatan biaya produksi.

Dia menyebut, kondisi tersebut membuat harga acuan yang berlaku sejak 2024 perlu dievaluasi. "Enggak ada sama sekali, ini kan faktor karena harga CPO naik, biaya produksi naik, jadi kami harus menyesuaikan semua,” kata Budi di Jakarta, Minggu, 3 Mei 2026.