RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Menteri UMKM Helvi Moraza menekankan pentingnya komitmen dan konsistensi pelaku usaha dalam memanfaatkan berbagai akses. Salah satunya akses yang telah dibuka pemerintah, baik dari sisi pasar maupun pembiayaan.

Hal tersebut disampaikan Helvi saat membuka Inabuyer B2B2G Expo 2026. Yang menjadi ajang mempertemukan pelaku UMKM dengan pasar pemerintah dan swasta.

Menurutnya, pemerintah telah menyediakan ruang yang luas bagi UMKM. Termasuk melalui skema pengadaan barang dan jasa dengan alokasi hingga 40 persen untuk produk UMKM.

“Namun, tantangan utama saat ini bukan lagi pada akses, melainkan pada kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi komitmen yang disepakati. Persoalannya adalah bagaimana komitmen dan konsistensi teman-teman UMKM dalam menjalankan kontrak secara formal,” ujar Helvi di Jakarta, Selasa, 5 Mei 2026.

Ia menjelaskan, banyak pelaku UMKM mengeluhkan sulitnya masuk ke sistem pengadaan pemerintah. Namun, hal tersebut tidak terlepas dari tuntutan formalitas, mulai dari legalitas usaha hingga kesiapan operasional.

“LKPP adalah lembaga formal, sehingga UMKM juga harus siap secara formal. Di sinilah tugas Kementerian UMKM untuk mendorong percepatan legalisasi,” kata Helvi.

Selain akses dari pemerintah, peluang pasar juga terbuka melalui sektor swasta. Salah satunya melalui kolaborasi dengan Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPINDO).

Diketahui Pada tahun sebelumnya, kolaborasi tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp2,1 triliun. Dan pada 2026 ditargetkan meningkat menjadi Rp2,5 triliun.

Meski demikian, Helvi menegaskan bahwa pasar swasta menuntut daya saing yang lebih tinggi. Sehingga pelaku UMKM tidak hanya mengandalkan komitmen, tetapi juga inovasi.

“Kalau hanya tiga yang pertama, kita akan berjalan di tempat. Di tengah percepatan teknologi dan persaingan global, inovasi menjadi kunci,” ucapnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam mendorong pengembangan UMKM. Mulai dari LKPP, HIPINDO, perbankan Himbara, bank swasta nasional, hingga lembaga pembiayaan dan asosiasi usaha.

Sementara, HIPPINDO menegaskan komitmen sektor ritel dalam memperluas penyerapan produk UMKM melalui kerja sama berkelanjutan. Hal tersebut dikatakan langsung Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah.

Menurutnya, kolaborasi akan terus dilanjutkan, terutama setelah program memasuki tahap berikutnya. Dalam skema tersebut, sektor ritel menyiapkan potensi belanja hingga Rp800 triliun per tahun.

“Dari total Rp800 triliun itu, kami upayakan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk produk UMKM dan pelaku usaha dalam negeri. Melalui ajang ini, HIPPINDO juga berharap dapat menemukan lebih banyak variasi produk UMKM,” ujarnya.

Selain memperluas ragam produk, kualitas menjadi faktor utama dalam proses kurasi. HIPPINDO menegaskan kesiapan untuk mendukung UMKM yang mampu memenuhi standar tersebut.