RRI.CO.ID, Jakarta – Kementerian PKP meluncurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua dengan Kota Sorong sebagai lokasi awal pelaksanaan. Program BSPS ini menyasar sebanyak 607 rumah di Kota Sorong dari total sekitar 22.000 unit untuk di wilayah Papua.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan pelaksanaan BSPS di Papua merupakan bentuk keberpihakan pemerintah. Kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Ia menegaskan pemerintah ingin masyarakat memiliki hunian yang layak, sehat, dan aman sebagai dasar kehidupan. Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

“Program BSPS ini adalah bukti nyata kehadiran negara, terutama di Papua. Kita ingin masyarakat memiliki rumah yang layak, sehat, dan aman sebagai fondasi kehidupan yang lebih baik,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin, 27 April 2026.

Dalam pelaksanaannya, alokasi BSPS di Kota Sorong meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun lalu alokasi BSPS untuk Kota Sorong hanya 40 unit, tahun 2026 ini kita tingkatkan menjadi 607 unit,” kata Menteri Ara.

Secara keseluruhan, pemerintah mengalokasikan program BSPS di seluruh wilayah Papua dengan jumlah yang besar. Ia menyebut total alokasi BSPS di Papua mencapai sekitar 22.000 unit yang tersebar di 42 kabupaten dan kota.

Selain meluncurkan program BSPS, Menteri Ara juga meninjau langsung kondisi rumah calon penerima bantuan di lapangan. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program serta ketepatan sasaran bantuan.

Ia menemukan sejumlah rumah yang layak menerima bantuan, namun belum lolos verifikasi administrasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah diminta membantu melengkapi persyaratan agar bantuan tepat sasaran.

“Dari hasil peninjauan, ada beberapa rumah yang sebenarnya layak mendapatkan bantuan, tetapi belum bisa lolos verifikasi karena kekurangan dokumen administrasi. Saya minta kepada Wali Kota untuk membantu melengkapi persyaratan tersebut agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan,” ucap Menteri PKP tersebut.

Menteri Ara menambahkan program BSPS tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata. Program ini, katanya juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam proses pembangunan rumah.

Dalam kegiatan tersebut dilakukan simulasi Pemilihan Toko Terbuka (PTT) atau tender rakyat untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran. Simulasi ini diterapkan kepada tujuh penerima bantuan dengan total biaya awal pembelian bahan bangunan sebesar Rp150.500.000.

Dari proses tersebut, diperoleh efisiensi anggaran sebesar 10,34 persen sehingga nilai belanja menjadi Rp134.934.000. Selisih efisiensi sebesar Rp15.566.000 itu, kemudian dikembalikan kepada masyarakat untuk tambahan bahan bangunan guna meningkatkan kualitas rumah.

Sementara itu, Wali Kota Sorong Septinus Lobat menyebut kebutuhan rumah layak huni di wilayahnya masih cukup tinggi. Oleh karena itu, program BSPS ini sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

“Jumlah rumah tidak layak huni di Kota Sorong saat ini diperkirakan mencapai sekitar 18.000 unit,” ujarnya. Ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan program agar berjalan optimal dan tepat sasaran.

Peluncuran program di Kota Sorong ini diharapkan menjadi momentum percepatan pelaksanaan BSPS di wilayah Papua secara lebih luas. Serta mengingat masih tingginya kebutuhan penanganan RTLH di kawasan tersebut.

Kementerian PKP memastikan pelaksanaan program dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Program ini diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi melalui penggunaan bahan bangunan lokal serta pelibatan tenaga kerja setempat.