RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VI DPR RI menilai, kenaikan harga BBM nonsubsidi pada Sabtu, 18 April 2026 sebagai langkah kemunduran. Tepatnya, setelah sebelumnya pemerintah berjanji tidak menaikkan harga BBM subsidi di tengah gejolak geopolitik global.

Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Komitmen pemerintah tidak menaikan harga BBM itu, Politikus PDIP mengatakan, sempat menjadi 'angin surga' bagi masyarakat.

"Masyarakat sudah diminta percaya tentang harga BBM tidak akan naik. Tetapi tiba-tiba terjadi kenaikan harga BBM yang dilakukan tanpa komunikasi, kesiapan, dan empati," kata Mufti dalam keterangan persnya seperti dilansir DPR.go.id, di Jakarta, dikutip Senin, 20 April 2026.

Di satu sisi, ia mengaku langkah Pertamina menaikkan harga BBM sudah menjadi kekhawatiran sejak lama. “Ternyata Pemerintah benar PHP (pemberi harapan palsu) kepada rakyat,” ucap Mufti.

Meskipun kenaikan harga hanya dilakukan pada BBM nonsubsidi, menurutnya, dampaknya tepat dirasakan masyarakat. Terutama, dirasakan oleh semua lapisan masyarakat di tingkat ekonomi bawah.

"Kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi memberatkan rakyat dan diambil tanpa sosialisasi terlebih dahulu. Kebijakan ini pastinya sangat memberatkan rakyat," ujar Mufti.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia buka suara, mengenai kenaikan BBM nonsubsidi. Ketum Golkar ini menjelaskan, kenaikan harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.

"BBM itu kan kalau untuk yang pemerintah atur adalah BBM bersubsidi. Sementara yang untuk industri sesuai dengan peraturan Menteri ESDM tahun 2022 itu mengikuti harga pasar," kata Bahlil di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu 18 April 2026.