RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah akan menerapkan pencampuran bensin dengan etanol secara wajib untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Kebijakan tersebut juga diarahkan guna menciptakan peluang usaha baru yang tumbuh di berbagai daerah Indonesia.

“Salah satu strategi untuk kita mendorong ketahanan energi dan kedaulatan energi kita, adalah kita akan menerapkan bagian daripada bensin. Kita akan campur dengan etanol mandatory, tujuannya sebenarnya adalah bagaimana menciptakan peluang usaha baru yang ada di Indonesia,” katanya dalam konferensi pers Penjelasan terkait Implementasi Teknis Sektor ESDM Pasca Perjanjian Perdagangan Timbal Balik Indonesia - Amerika Serikat di Washington DC, Amerika Serikat, Jumat, 20 Februari 2026

Ia menjelaskan selama produksi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan nasional, ruang untuk melakukan impor tetap dibuka pemerintah. Impor tersebut dimungkinkan termasuk berasal dari Amerika sampai kebutuhan produksi domestik benar-benar terpenuhi.

Menurutnya, kebijakan ini berjalan secara paralel dengan upaya peningkatan produksi energi dalam negeri. Ia menegaskan langkah tersebut merupakan mekanisme yang biasa dilakukan dalam menjaga keseimbangan pasokan nasional.

“Namun sampai dengan produksi kita bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, maka ruang untuk kita melakukan impor boleh saja. Termasuk di impor dari Amerika, sampai dengan kebutuhan produksi kita dalam negeri terpenuhi, ini paralel saja sebenarnya,” ucapnya.

Selain itu, ia melaporkan pemerintah tengah melakukan komunikasi dengan Exxon Mobil terkait kelanjutan investasi di Indonesia. Perusahaan minyak asal Amerika Serikat tersebut telah lebih dari seratus tahun beroperasi di Indonesia.

Ia menyebut lifting Exxon Mobil saat ini berkisar antara 170 ribu hingga 185 ribu barel per hari. Perusahaan tersebut menjadi salah satu penyumbang lifting terbesar selain Pertamina dalam mendukung produksi nasional.

Bahlil menyebut pemerintah berencana memperpanjang kerjasama hingga tahun 2055 dengan tambahan investasi sekitar 10 miliar dolar Amerika. Namun terdapat beberapa hal yang perlu diselesaikan, termasuk pembagian cost recovery antara negara dan K3S.

“Namun ada beberapa hal yang harus kita clear kan (jelaskan). Termasuk didalamnya adalah sharing cost recovery antara pendapatan negara dan pendapatan K3S. Sebentar lagi akan selesai,” ujarnya.