Kawasan Wisata Kota Mandiri Diminta Berpihak Kepada UMKM

  • 09 Feb 2026 12:32 WIB
  •  Pusat Pemberitaan

RRI.CO.ID, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menegaskan, kawasan wisata di kota mandiri berpotensi menjadi penggerak ekonomi. Hal itu akan terwujud, jika diiringi kebijakan yang berpihak pada UMKM skala kecil. 

Politikus PDIP ini mencontohkan, kebijakan tersebut sudah dijalankan di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Kabupaten Tangerang, Banten. Menurutnya, pariwisata tidak cukup hanya menghadirkan destinasi, tetapi juga harus membangun rantai nilai yang inklusif. 

“Kami ingin melihat langsung bagaimana ekosistem pariwisata di PIK 2. Dari paparan dan peninjauan lapangan, ekosistemnya sudah berjalan,” kata Evita dalam keterangannya, di Jakarta, dikutip Senin, 9 Februari 2026. 

Evita mengungkapkan, kawasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai destinasi wisata. Tetapi juga, merupakan simpul perdagangan dan tata niaga. 

"Karena itu, keterlibatan UMKM kecil perlu diperluas melalui penyediaan sentra usaha, kemitraan, dan pembinaan berkelanjutan. Semua itu, agar pelaku usaha lokal mampu naik kelas," ucap Evita. 

Kemudian, Evita membeberkan, keberadaan UMKM yang sudah terlihat di sejumlah titik destinasi kawasan wisata di kota mandiri. Namun, di satu sisi, kawasan tersebut masih didominasi pelaku usaha menengah. 

“UMKM sudah ada, tetapi masih banyak yang kelas menengah. Ke depan perlu disiapkan sentra UMKM agar pelaku usaha kecil benar-benar bisa naik kelas,” ujar Evita. 

Sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN), ia menekankan, pengembangan kota mandiri harus menghadirkan dampak langsung bagi ekonomi rakyat. “Kemudahan yang diberikan negara kepada PSN harus dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar,” kata Evita. 

Sebelumnya, Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono mengungkapkan, pengembangan kawasan diarahkan untuk memberi manfaat ekonomi. Terutama, bagi masyarakat sekitar melalui dukungan terhadap UMKM dan koperasi desa. 

"Integrasi ekonomi konvensional, ekonomi syariah, dan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat saling menopang. Sekaligus, memperkuat basis ekonomi lokal," ucap Nono.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....