RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR, Nasim Khan, menyoroti buruknya tata kelola hingga dugaan praktik korupsi di BUMN. Karena itu, politisi PKB tersebut mendukung penuh instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan bersih-bersih di tubuh BUMN.

Menurut dia, tata kelola buruk dan praktik korupsi di BUMN bukan hanya merugikan negara secara finansial. "Ini juga menggerus kepercayaan publik," ujarnya, Senin 9 Februari 2026.

Nasim menyatakan pernyataan tegas Presiden harus menjadi peringatan serius bagi siapa pun yang pernah atau masih memimpin BUMN. Menurut dia, ini merupakan momentum penting untuk membenahi tata kelola BUMN. 

Sehingga BUMN ke depannya harus menjadi lebih bersih, profesional, dan berorientasi pada kepentingan negara serta rakyat. "Kami mendukung Presiden Prabowo untuk menegakkan tata kelola yang bersih dan akuntabel di lingkungan BUMN," ucapnya. 

Sehingga, lanjut Nasim, setiap indikasi pelanggaran hukum harus ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku. "Baik itu melibatkan pimpinan aktif maupun mantan pimpinan BUMN," ucapnya.  

Nasim juga menyoroti sejumlah BUMN yang mengalami penurunan kinerja atau pendapatan secara signifikan. Menurut dia, pemerintah saat ini masih mengevaluasi secara menyeluruh kondisi keuangan dan operasional masing-masing perusahaan. 

"Penurunan kinerja tersebut tidak bisa dilihat secara tunggal karena dipengaruhi berbagai faktor," ujarnya. Misalnya kondisi ekonomi global, kebijakan sektor terkait, serta persoalan tata kelola internal perusahaan. 

Presiden Prabowo sebelumnya mengingatkan jajaran pimpinan BUMN agar siap mengabdi kepada negara dan rakyat. Kepala Negara menegaskan direksi yang tidak sanggup bekerja jujur, bersih, dan bertanggung jawab diminta untuk mengundurkan diri.

Presiden mengaku gerah dengan praktik direksi BUMN yang tetap meminta tantiem (bonus) meski perusahaan yang dikelolanya mencatat kerugian. Menurut dia, tindakan tersebut tidak mencerminkan rasa tanggung jawab dan etika kepemimpinan.

Presiden menekankan memimpin BUMN berarti mengabdi kepada negara dan rakyat, bukan untuk memperkaya diri sendiri. Karena itu, Kepala Negara mempersilakan direksi yang tidak sanggup menjalankan amanah untuk mundur dari jabatannya. 

"Sudah rugi minta tantiem lagi, tidak tahu malu," ujarnya dengan nada tinggi. "Kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja, banyak yang siap menggantikan!"

Presiden juga menyoroti masih lemahnya tata kelola dan integritas di sejumlah BUMN. Menurut dia, salah satu pangkal persoalan utamanya adalah kualitas kepemimpinan yang belum optimal.

Presiden menilai masih ada direksi BUMN yang tidak kompeten menjalankan tugasnya sehingga berdampak langsung pada kinerja perusahaan. Karena itu, Kepala Negara menugaskan Kepala Danantara dan sejumlah menteri terkait untuk membersihkan seluruh BUMN tersebut.