KBRN, Yogyakarta: Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X menerima kunjungan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi beserta jajarannya pada Senin (30/6/2025) siang.
Bertempat di Gedhong Wilis, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, usai audiensi Sri Sultan mengungkapkan keinginannya untuk memperpanjang MoU antara Pemda DIY dengan BSSN terkait pengembangan keamanan siber di DIY.
“Soal keamanan siber, kita kan sudah ada MoU dengan BSSN sebelumnya, tapi mungkin (kesepakatannya, red) sudah lima tahun yang lalu. Jadi saya minta tadi untuk diperpanjang karena BSSN ini sekarang juga sudah punya lembaga pendidikan berupa Politeknik. Jadi, kalau tidak tersosialisasikan tentu tidak akan banyak yang tahu,” ucap Sri Sultan.
Sultan mengatakan, pada perpanjangan MoU pengembangan keamanan siber di DIY, Pemda DIY juga berharap diizinkan melakukan pengembangan keamanan dengan pendekatan budaya. Pada MoU tersebut Pemda DIY juga dapat diberi kewenangan untuk mensosialisasikan keberadaan Politeknik SIber dan Sandi Negara, serta program-program BSSN di daerah.
“Kami tentu harus pula mengenal terkait pengembangan keamanan siber. Dengan begitu kami memiliki kemampuan untuk melakukan antisipasi maupun penanganan ancaman siber di daerah kami,” kata Sultan.
Sementara itu, Kepala BSSN, Letjen TNI (Purn) Nugroho Sulistyo Budi mengatakan, kedatangannya kali ini bertemu Gubernur DIY, selain dalam rangka silaturahmi juga untuk membicarakan terkait keberadaan Museum Sandi yang ada di Kotabaru, Yogyakarta saat ini.
Dalam kesempatan tersebut, BSSN juga berbicara terkait perkembangan keamanan siber dan sandi nasional yang saat ini tengah menghadapi banyak tantangan.
“Kami berterima kasih sudah difasilitasi tempat oleh Pemda DIY untuk Museum Sandi dari BSSN. Dan kami tentu sangat bangga prestasi Pemda DIY dari segi keamanan sibernya punya indeks yang termasuk skor yang tertinggi secara nasional, termasuk skor keamanan informasinya juga. Hal ini yang kami harapkan bisa ditularkan kepada daerah lain,” ucapnya.
Terkait tantangan keamanan siber ke depan, Nugroho mengungkapkan, akan semakin besar. Hal ini seiring dengan semakin terintegrasinya komponen pemerintahan di Indonesia, baik pusat maupun daerah.
Apalagi, pemerintah pusat juga sudah menggariskan pemberlakuan satu data untuk sosial dan ekonomi. Dengan begitu, keamanan siber nasional harus semakin berkembang pula dengan baik.
“Kalau data yang kita miliki masih berupa klaster-klaster, tentu jika salah satu kena serangan, klaster yang lain masih cenderung aman. Namun nanti jika semua data sudah terintegrasi, apalagi dengan sistem digitalisasi, maka jika salah satu mendapat ancaman, tentu semuanya akan kena. Karena itu butuh komitmen dan kerja sama seluruh pemangku kepentingan untuk mengantisipasi dan mengatasi tantangan dan ancaman ke depan,” ujarnya. (wulan/atang)
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....