KBRN, Denpasar: Penerapan Pungutan Wisatawan Asing (PWA) di Bali dinilai masih menghadapi tantangan, terutama dalam mekanisme pemungutan di pintu masuk Bandara. Praktisi pemasaran pariwisata Bali, Wisnu Arimbawa, kepada RRI di Denpasar menilai tata kelola di lapangan perlu ditingkatkan agar seluruh wisatawan asing yang datang benar-benar tercatat dan tidak ada yang lolos dari kewajiban membayar.

Wisnu Arimbawa menjelaskan, penguatan sistem pemungutan sangat penting untuk menjaga keadilan dan akuntabilitas. Menurutnya, wisatawan yang membayar pungutan ini juga memperhatikan transparansi penggunaan dana. Oleh karena itu, laporan terbuka kepada publik, baik melalui lembaga resmi maupun media, menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan.

“Dana PWA juga sebaiknya dialokasikan untuk operasional sepanjang akuntabilitasnya terjaga. Saat ini tata kelola masih bermasalah, terutama pemungutan di bandara yang belum maksimal. Apalagi sekitar 50 persen wisatawan ke Bali tidak lagi menggunakan biro perjalanan.” tegasnya

Lebih lanjut Wisnu Arimbawa menekankan, dana yang terkumpul dari PWA sebaiknya diprioritaskan untuk mengatasi masalah mendesak yang berdampak langsung pada pariwisata berkelanjutan, khususnya penanganan sampah dan kemacetan. Menurutnya, kedua persoalan tersebut masih menjadi tantangan serius di Bali.

“Pemerintah perlu segera mengalokasikan dana PWA untuk isu utama pariwisata berkelanjutan, khususnya penanganan sampah dan kemacetan yang menjadi persoalan lingkungan akibat urbanisasi.” pungkasnya.

Dengan tata kelola yang lebih baik serta akuntabilitas yang terjaga, pungutan wisatawan asing diyakini mampu memperkuat semangat pariwisata untuk Bali. Manfaatnya diharapkan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat lokal sekaligus menjaga kelestarian budaya yang menjadi roh pariwisata Pulau Dewata.