KBRN, Jimbaran: Bali sebagai salah satu destinasi utama pariwisata nasional menjadi andalan dalam menyumbang devisa negara. Di tengah upaya pemulihan dan penguatan sektor plesiran itu, muncul dorongan agar pemerintah pusat memberikan insentif khusus kepada daerah-daerah yang menopang pariwisata nasional. Dukungan fiskal itu dinilai penting untuk menunjang pembangunan infrastruktur, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memperkuat kapasitas layanan wisata.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya kepada RRI mengatakan pemerintah membuka peluang pemberian insentif melalui skema Dana Insentif Daerah (DID). Menurutnya, skema ini memang ditujukan bagi daerah dengan kinerja baik, termasuk dalam penguatan fiskal dan sektor prioritas seperti pariwisata.

“Memungkinkan sekali. Kita punya sistem Dana Insentif Daerah yang bisa diberikan kepada daerah dengan kinerja baik, termasuk dalam penguatan kapasitas fiskal,” ujarnya saat ditemui di sela kunjungan kerjanya di Bali.

Bima Arya menekankan perlu ada penguatan dari sisi regulasi dan kriteria penyaluran insentif. Daerah yang berhak menerima, harus ditentukan berdasarkan indikator yang objektif dan transparan. Selain itu, pemanfaatan dana insentif juga harus terarah dan akuntabel. Ia juga menyoroti pentingnya arah pengembangan pariwisata yang berorientasi pada keberlanjutan.

“Kita berharap industri pariwisata Bali ini sustain, berkelanjutan. Jadi bukan hanya turisnya ramai, tapi dampaknya harus jangka panjang, positif, dan ramah lingkungan,” tegasnya.

Terkait mekanisme keuangan, Bima Arya menyebut sistem regulasi pemberian insentif telah tersedia dan menunggu pengkajian kementerian keuangan. Usulan insentif pariwisata diharap menjadi keberlanjutan kolaborasi pusat dan daerah membangun sektor pariwisata yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.