KBRN, Denpasar: Upaya memperkuat akses permodalan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bali terus dilakukan oleh pemerintah provinsi melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Selain mendorong para pelaku usaha agar berani memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), pemerintah juga fokus pada pendampingan, fasilitasi legalitas, dan pemasaran sebagai fondasi penguatan sektor UMKM yang berkelanjutan.
Kepala Bidang Pemberdayaan UKM, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Purnama, S.E., M.Si., kepada RRI di Denpasar mengungkapkan, hingga semester I tahun 2025, sebanyak 72.771 UMKM di Bali telah berhasil mengakses program KUR. Meski demikian, menurutnya, permodalan bukan satu-satunya tantangan utama bagi pelaku usaha kecil.
“Kedepannya para UMKM diharapkan jangan takut mengakses dana KUR. Namun, sebenarnya yang paling diperlukan bukan hanya modal, melainkan juga pemasaran. Di sini pemerintah berperan memfasilitasi dan mendampingi para UMKM, baik terkait legalitas maupun pemasaran,” ujarnya.
Purnama menambahkan, pemerintah menyediakan Pusat Layanan Unit Terpadu di DiskopUKM Provinsi Bali untuk membantu pelaku usaha yang mengalami kendala legalitas atau administrasi. Dari total sekitar 448 ribu UMKM di Bali, sebagian besar masih bersifat informal, sehingga fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi langkah penting menuju formalitas.
“Sebagian besar UMKM kita masih informal, sekitar seperempat dari totalnya. Karena itu kami bantu fasilitasi penerbitan NIB agar mereka bisa berpikir lebih jauh terkait dengan pengembangan usaha,” jelasnya.
Purnama juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan pihak perbankan dalam sosialisasi KUR. DiskopUKM kerap menggandeng bank dalam berbagai kegiatan agar para pelaku UMKM memahami prosedur dan tahapan pengajuan KUR dengan baik.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....