Kesejahteraan Petani, Nelayan hingga Pedagang Perlu Jadi Perhatian

RRI.CO.ID, Denpasar – Kesejahteraan petani, nelayan dan pedagang perlu menjadi perhatian pemerintah. Program yang diberikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing bidang pekerjaan.

Ketua Umum Yayasan Sabha Budaya Bali, I Gusti Made Ngurah, mengatakan peningkatan kesejahteraan harus diwujudkan melalui program yang benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, kebijakan pemerintah tidak cukup hanya disampaikan, tetapi perlu diterapkan secara nyata.

“Petani, bagaimana petani bisa ditingkatkan kesejahteraannya, bagaimana ada perhatian pemerintah misalnya di bidang pertanian, begitu juga nelayan, begitu juga pedagang, begitu juga masyarakat-masyarakat yang pada umumnya,” ujar I Gusti Made Ngurah kepada RRI.CO.ID.

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) Bali pada Agustus 2026 sebesar 103,62, naik 0,94 persen dibandingkan Juli 2026. NTP menjadi salah satu indikator untuk melihat daya beli petani.

Pada sektor perikanan, produksi perikanan Bali tercatat 199.819 ton pada 2024. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) Bali pada Desember 2025 tercatat 98,34, naik 0,45 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sektor perdagangan Bali mencatat nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar Rp28,45 triliun pada 2025. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi sektor perdagangan, tetapi tidak secara langsung menggambarkan pendapatan pedagang.

I Gusti Made Ngurah mengatakan kesejahteraan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan ekonomi, tetapi mencakup kesehatan dan kebutuhan sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan tersebut menurutnya menjadi bagian penting dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

“Kalau masyarakat sudah bisa ditingkatkan kesejahteraannya lahir batin, dipelihara kesehatannya, lalu dilayani juga keperluan-keperluannya dengan cara yang paling sederhana, baru nanti secara bersama-sama kita bisa mewujudkan cita-cita yang mulia, masyarakat berdaulat, adil dan makmur,” ujarnya.

Ia menekankan pemerintah perlu memastikan program peningkatan kesejahteraan diterapkan secara nyata dan bertahap. Dukungan tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan petani, nelayan, pedagang dan masyarakat lainnya.

“Pemerintah sendiri kan harus memang punya program-program yang bisa mengangkat kesejahteraan itu dan harus juga langsung diimplementasikan di lingkungan masyarakat secara bertahap, jangan cuma kalau dalam pidato baik tetapi dalam kenyataan pelaksanaannya tidak pas seperti apa yang dipidatokan,”