RRI.CO.ID, Denpasar - Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bali menegaskan anggaran operasional Haji 2027 harus diarahkan langsung untuk kebutuhan pelayanan jemaah. Penegasan ini disampaikan dalam Penyusunan dan Pembahasan Anggaran Operasional Haji 2027 di B Hotel Bali & Spa, Denpasar.
Plt. Kepala Kanwil Kemenhaj Bali, Muhammad Nasihuddin, mengatakan penyusunan anggaran harus berorientasi pada pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah. Hal itu mengacu pada amanah Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) Nomor 6 Tahun 2025 serta kebutuhan prioritas jemaah.
Nasihuddin juga mengingatkan pengelola anggaran agar menghindari duplikasi pembiayaan dengan alokasi yang telah tercantum dalam DIPA. “Kita harus kreatif dalam mengelola anggaran, tetapi jangan sampai kreativitas kita justru menjadi kriminal,” tegasnya.
Menurutnya, kreativitas dalam pengelolaan anggaran tetap harus berada dalam koridor aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kebutuhan yang sudah dianggarkan dan direalisasikan melalui DIPA tidak perlu kembali diusulkan dalam dana operasional haji.
Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian dalam penyusunan anggaran adalah distribusi barang bawaan jemaah, khususnya koper. Kepala Bidang Bina Haji dan Umrah dan Pelayanan Haji Kanwil Kemenhaj Bali, Masruhan, mengatakan koper ditargetkan sudah tiba di embarkasi satu hari sebelum kedatangan jemaah.
“Pengelolaan koper perlu dipersiapkan sejak awal karena berkaitan langsung dengan pelayanan jemaah,” ujar Masruhan. Menurutnya, pilihan pengiriman perlu dihitung dari sisi keamanan, waktu, teknis distribusi, hingga kebutuhan anggaran.
Perencana Anggaran Operasional Haji, Dwi Indah Fajarwati, menekankan setiap usulan anggaran harus memiliki dasar dan perencanaan yang jelas. Hal tersebut diperlukan agar seluruh kebutuhan yang diajukan dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Perencana Anggaran DIPA, Herdi Sahabidin, memaparkan total usulan anggaran operasional Haji 2027 sekitar Rp9,2 miliar. Angka tersebut masih berupa usulan dan akan dikoordinasikan serta disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
Penyusunan anggaran operasional Haji 2027 juga diarahkan tanpa sistem klaster untuk kabupaten dan kota. Dengan demikian, kebutuhan masing-masing daerah dapat terlihat secara lebih jelas dan disesuaikan dengan prioritas pelayanan jemaah.
Kemenhaj Bali memastikan perencanaan anggaran tetap diarahkan untuk mendukung pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jemaah. Setiap anggaran diharapkan memberikan manfaat langsung bagi calon jemaah haji Bali sejak tahap persiapan hingga pemberangkatan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....