Program Bedah Rumah Bali Dikebut, 1.410 Unit Sudah Terealisasi

RRI.CO.ID, Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat pelaksanaan program bedah rumah di Bali. Dari target 4.184 unit pada 2026, sebanyak 1.410 unit telah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan (SK) penerima bantuan.

Namun, waktu pelaksanaan program tersisa sekitar tiga bulan. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat pun diminta mempercepat proses pembangunan agar target tahun ini dapat tercapai.

Hal tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait progres program APBN dan non-APBN Kementerian PKP di Provinsi Bali. Rapat diikuti Gubernur Bali Wayan Koster secara virtual melalui Zoom, Rabu 30 September 2026.

Kepala Balai Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Nusa Tenggara I, Lilik Lastantyo Adiarso, mengatakan dukungan Pemerintah Provinsi Bali menjadi salah satu faktor penting dalam percepatan program perumahan, termasuk melalui surat imbauan Gubernur Bali kepada seluruh bupati/wali kota di Bali. Menurut Lilik, program bantuan perumahan di Bali menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025, tercatat 31 unit rumah mendapat bantuan, sedangkan target pada 2026 meningkat menjadi 4.184 unit. Dari target tersebut, sebanyak 387 unit telah rampung 100 persen. Sementara itu, SK penerima bantuan yang telah terealisasi mencapai 1.410 unit.

“Terima kasih atas dukungan Pemprov Bali,” ujar Lilik.

Ia menekankan perlunya langkah percepatan dalam sisa waktu pelaksanaan sekitar tiga bulan agar target program dapat tercapai. Selain bedah rumah, Kementerian PKP juga menjalankan pembangunan rumah susun di Bali.

Salah satunya berupa satu tower rumah susun di Denpasar yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan pekerja seni. Rumah susun tersebut memiliki tipe 36 dengan total 60 unit.

Di luar program yang bersumber dari APBN, terdapat pula program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau rumah subsidi. Pada 2026, Bali mendapat target sebanyak 1.114 unit.

Bali juga mencatat realisasi tinggi dalam program Kredit Program Perumahan (KPP), yakni mencapai 99,9 persen dengan nilai penyaluran sekitar Rp1,003 triliun.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengapresiasi pelaksanaan KUR Perumahan di Bali. Menurut dia, Bali menjadi salah satu daerah dengan tingkat penyaluran KUR Perumahan yang tinggi.

Bahkan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali disebut berada di posisi kedua dalam penyaluran KUR Perumahan. Maruarar mengatakan program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat Bali.

Salah satu skema yang ditawarkan adalah suku bunga KUR Perumahan sebesar 5 persen sejak awal pembiayaan hingga lunas. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan capaian Bali tidak hanya terlihat dalam penyaluran KUR Perumahan, tetapi juga pada penyaluran KUR untuk sektor lainnya.

Koster menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat atas program perumahan yang dinilai membantu masyarakat Bali, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

“Program ini sangat menolong masyarakat Bali, khususnya yang kurang mampu,” kata Koster.

Koster juga menekankan pentingnya mempercepat pelaksanaan program bedah rumah. Menurut dia, program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah menyelesaikan persoalan kebutuhan hunian yang masih dihadapi masyarakat Bali.

Kredit Program Perumahan (KPP) merupakan pembiayaan bersubsidi dari pemerintah yang ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki atau merenovasi rumah. Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Perkim Provinsi Bali Nusakti Yasa Weda dan Kepala Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Bali Made Aryati.