RRI.CO.ID, Denpasar — Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Denpasar I Wayan Suteja meminta pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan kebijakan pemberdayaan serta perlindungan nelayan kecil. Menurutnya, program pembangunan kawasan pesisir harus diwujudkan melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat nelayan.
Suteja mengatakan sinkronisasi kebijakan diperlukan agar program pemerintah, termasuk pengembangan kampung nelayan, tidak berhenti pada perencanaan, tetapi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat pesisir. "Kami di nelayan kecil berharap pemerintah pusat bersinergi dan konsisten dari atas sampai bawah. Kebijakan pusat sampai kebijakan di daerah tentunya harus sinkron untuk menjaga dan meningkatkan kehidupan nelayan-nelayan kecil," ujarnya, Rabu 30 September 2026.
Ia juga menekankan pentingnya implementasi regulasi yang telah diterbitkan pemerintah daerah untuk melindungi nelayan tradisional. Menurutnya, keberadaan aturan tidak akan cukup apabila tidak diikuti penerapan yang konsisten di lapangan.
Suteja menyebut terdapat regulasi mengenai perlindungan bendega di Bali maupun Kota Denpasar. Regulasi tersebut, kata dia, perlu benar-benar diterapkan agar nelayan kecil memperoleh ruang dan perlindungan dalam menjalankan aktivitasnya.
Menurut Suteja, sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi penting untuk memastikan program pemberdayaan nelayan berjalan sejalan dengan kebutuhan masyarakat pesisir. Dengan demikian, perlindungan terhadap nelayan kecil tidak hanya menjadi komitmen dalam kebijakan, tetapi juga diwujudkan melalui tindakan nyata.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....