RRI.CO.ID, Denpasar - Perdagangan adil atau fair trade dinilai dapat menjadi salah satu pendekatan untuk memperkuat posisi masyarakat lokal di tengah perkembangan industri pariwisata Bali. Pendekatan tersebut menekankan adanya keadilan bagi kelompok produsen, termasuk petani, buruh, nelayan, dan perajin.
Pendiri Taman 65, Agung Alit, kepada RRI.CO.ID, 16 September 2026, menyampaikan fair trade tidak hanya dapat dipahami sebagai gerakan, tetapi juga sebagai model bisnis. Menurutnya, prinsip tersebut perlu diterapkan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat lokal yang terlibat dalam rantai ekonomi.
Ia mencontohkan penerapan fair trade dalam usaha kerajinan. Perajin yang bekerja sama perlu memperoleh kejelasan mengenai harga dan mekanisme pembayaran. Pelaku usaha juga perlu memastikan tidak menggunakan pekerja anak dalam proses produksi.
“Dalam kegiatan bisnis atau apa pun, dia harus ada mencerminkan. Contoh saya mempraktikkan fair trade, dia tidak memakai buruh anak-anak, jadi si perajin yang mengerjakan barang saya, dia harus menyetor KTP-nya, harga juga kita rumuskan dengan perajin,” ujarnya.
Menurut Agung, prinsip yang sama perlu diterapkan kepada petani dengan membuka akses pasar dan membangun pola keuntungan yang wajar bagi seluruh pihak. Ia menilai keuntungan dalam kegiatan usaha tetap dapat diperoleh, tetapi tidak melalui eksploitasi terhadap produsen.
Agung juga menyoroti praktik pemesanan produk kerajinan yang menurutnya pernah merugikan perajin. Ia menyebut perajin kerap menerima pesanan tanpa uang muka, sehingga menanggung beban produksi sebelum memperoleh pembayaran.
“Kalau kita, order 50 persen uang muka, setelah barang disetor ke gudang kita cash, kita berikan,” ungkapnya.
Ia menilai mekanisme pembayaran tersebut dapat menjadi salah satu bentuk praktik perdagangan yang lebih adil. Selain pembayaran, produsen juga perlu mengetahui akses pasar dan bagaimana produk mereka dipasarkan.
Lebih lanjut, Agung menyebut semangat utama fair trade adalah keadilan sosial. Menurutnya, pembangunan ekonomi dan pariwisata perlu memperhatikan keberadaan masyarakat lokal, bukan hanya pertumbuhan kegiatan ekonomi.
“Soul atau roh dari fair trade itu keadilan sosial,” tegasnya.
Ia menilai persoalan pembangunan di Bali perlu dilihat dari perspektif social justice. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki ruang untuk menyampaikan pertanyaan dan kritik terhadap arah pembangunan, termasuk ketika pembangunan pariwisata berpotensi mengubah ruang hidup masyarakat.
Agung juga menekankan pentingnya empati dan solidaritas dalam penerapan perdagangan adil. Menurutnya, kedua hal tersebut menjadi bagian penting agar hubungan antara pelaku usaha dan masyarakat yang menjadi produsen dapat berjalan secara lebih berkeadilan.
“Soul-nya ini social justice dan rohnya adalah kita harus ada empati dan solidarity. Lamun wenten empati dan solidaritas, tan ngidang berjalan,” pungkasnya.
Ia juga membuka ruang diskusi mengenai fair trade melalui kegiatan Ngopi Sore di Taman 65, Kesiman, Denpasar. Kegiatan tersebut disebut sebagai ruang untuk berdiskusi sekaligus belajar mengenai sejarah dan persoalan sosial.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....