Suara Perempuan Perlu Diperkuat untuk Cegah Kekerasan Berbasis Gender

RRI.CO.ID, Denpasar - Kekerasan berbasis gender dinilai perlu dicegah melalui gerakan bersama dengan membangun ekosistem perlindungan yang melibatkan pemerintah, keluarga, komunitas, dunia usaha, organisasi keumatan, lembaga pendidikan, hingga media. Kepala Pusat Studi Undiknas, Gung Tini Gorda, kepada RRI.CO.ID, Rabu, 16 September 2026, mengatakan kekerasan berbasis gender dapat terjadi di berbagai ruang, mulai dari keluarga, lingkungan masyarakat, lembaga pendidikan, hingga ruang digital.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat upaya pencegahan tidak dapat dilakukan secara parsial atau oleh satu pihak saja. "Kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri karena ini adalah persoalan yang sangat masif dan di ruang mana pun bisa. Jadi bisa di keluarga, bisa di lingkungan, bisa di lembaga pendidikan, dan bisa di ruang digital," ujarnya.

Ia menilai, regulasi terkait perlindungan terhadap korban kekerasan berbasis gender pada dasarnya sudah cukup. Namun, penguatan perlu diarahkan pada aspek preventif agar kekerasan dapat dicegah sebelum seseorang menjadi korban.

Menurutnya, penegakan hukum tetap diperlukan, tetapi tujuan utama yang perlu didorong adalah mencegah terjadinya kekerasan sehingga tidak muncul korban baru. "Kalau untuk hukuman dan sebagainya kan kita tidak butuh orang itu dihukum. Kalau sudah dihukum artinya kan ada korban. Kita ingin berharap bahwa tidak akan terjadi korban," ungkapnya.

Gung Tini Gorda mengatakan pencegahan perlu dilakukan melalui edukasi, advokasi, dan pendampingan terhadap kelompok yang rentan. Pemerintah, komunitas, dunia usaha, organisasi keumatan, dan media dinilai memiliki peran masing-masing dalam membangun ekosistem tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian media dalam memberitakan kasus kekerasan berbasis gender, agar pemberitaan tidak semakin memperburuk kondisi korban maupun membuka peluang terjadinya dampak lanjutan. Di lingkungan pendidikan tinggi, menurutnya, pemahaman mengenai kesetaraan gender juga perlu diperkuat.

Namun, pendidikan mengenai kesetaraan gender tidak cukup hanya dimulai dari perguruan tinggi. Ia menyebut keluarga sebagai lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak.

Orang tua perlu memberikan edukasi yang setara kepada anak laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan perlakuan berdasarkan gender. "Yang terpenting sebenarnya bukan di dalam perguruan tinggi tetapi di sekolah pertama dan utama, di keluarga. Bagaimana orang tua itu tidak lagi membedakan dalam sisi edukasi terkait anak perempuan dan anak laki-laki," katanya.

Gung Tini Gorda juga mendorong penguatan delapan fungsi keluarga sebagai bagian dari upaya mempersiapkan calon orang tua agar memiliki pola pengasuhan dan pendidikan yang tidak mereproduksi ketimpangan gender. Menurutnya, pemerintah juga perlu hadir mendampingi keluarga yang berada dalam kondisi rentan melalui edukasi dan advokasi.

Kolaborasi antarlembaga, termasuk sektor pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga, serta komunikasi dan digital, dinilai penting agar pendampingan dapat menjangkau keluarga hingga masyarakat luas. Lebih lanjut, ia menilai soliditas perempuan menjadi bagian penting dalam memastikan persoalan kekerasan berbasis gender terus mendapat perhatian.

Perempuan perlu memiliki ruang terbuka untuk berdiskusi, memperoleh edukasi, dan membangun keberanian untuk bersuara. "Perempuan itu harus bersama. Perempuan itu harus membangun komitmen secara konsisten untuk bisa menyuarakan bahwa kenyataan ini terjadi bahwa yang menjadi korban lebih banyak adalah perempuan dan anak perempuan," ujarnya.

Ia menambahkan, penguatan perempuan juga perlu mencakup aspek intelektual, emosional, spiritual, dan sosial. Dengan penguatan tersebut, perempuan diharapkan memiliki kapasitas untuk memahami haknya, membangun relasi yang setara, serta berani menyuarakan pengalaman ketika menghadapi perlakuan yang tidak baik.

"Perempuan itu harus cerdas secara intelektual, emosional, spiritual, dan sosial," pungkasnya.