Sebanyak 716 Koperasi Desa Merah Putih Terbentuk di Bali

RRI.CO.ID, Denpasar – Sebanyak 716 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah terbentuk di Bali. Namun, program tersebut belum sepenuhnya bergerak ke tahap operasional.

Hingga kini, baru 174 koperasi yang tercatat mulai menjalankan aktivitas usaha melalui gerai koperasi. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, Tri Arya Dhyana Kubontubuh, mengatakan pembentukan koperasi tidak boleh berhenti pada aspek kelembagaan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus mampu menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di desa dan kelurahan. “Secara konsep, tujuannya memusatkan perekonomian di perdesaan agar lebih mudah diberdayakan,” kata Tri Arya Dhyana Kubontubuh, Senin 31 Agustus 2026.

Menurutnya, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi berbagai komoditas dan produk yang dihasilkan masyarakat. Dengan demikian, hasil pertanian dan potensi ekonomi desa dapat dipasarkan melalui ekosistem ekonomi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Meski ratusan koperasi telah terbentuk, implementasi program di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan berbagai strategi agar koperasi yang telah terbentuk dapat segera menjalankan fungsi ekonominya.

Salah satu fokus utama adalah meningkatkan kompetensi pengurus dan pengawas koperasi. Penguatan sumber daya manusia dinilai penting karena pengurus dan pengawas menjadi pihak yang akan mengelola sekaligus memastikan kegiatan ekonomi koperasi berjalan secara profesional.

“Yang pertama tentu berupaya meningkatkan kompetensi pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan tersebut karena mereka yang akan menjalankan lembaga ekonomi koperasi desa ini,” ujarnya.

Peningkatan kapasitas pengelola diharapkan dapat mendorong koperasi tidak sekadar aktif secara administratif, tetapi mampu mengembangkan unit usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain kapasitas sumber daya manusia, dukungan permodalan menjadi kebutuhan penting agar koperasi dapat menjalankan aktivitas usaha secara berkelanjutan.

Pemprov Bali berharap pemerintah pusat dapat memberikan dukungan sekaligus menyiapkan skema permodalan yang mampu memperkuat operasional KDKMP di tingkat desa dan kelurahan. Dukungan tersebut dinilai penting agar koperasi yang telah terbentuk tidak berhenti sebagai kelembagaan formal, tetapi benar-benar hadir sebagai penggerak ekonomi masyarakat, memperkuat UMKM, serta membuka akses pasar bagi berbagai produk unggulan desa dan kelurahan.