Validitas Data dan Tantangan El Nino, Perhepi Bali Soroti Klaim Swasembada Pangan

RRI.CO.ID, Denpasar - Klaim pencapaian swasembada pangan dalam waktu satu tahun mendapatkan sorotan dari akademisi dan praktisi ekonomi pertanian. Keberlanjutan status swasembada tersebut dinilai perlu diuji secara komprehensif melalui validitas data lapangan serta ketahanan sektor pertanian menghadapi ancaman perubahan iklim El Nino.

Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bali sekaligus Rektor Universitas Dwijendra, Prof. Dr. Ir. Gede Sedana, kepada RRI.CO.ID, Sabtu, 15 Agustus 2026 mengungkapkan bahwa pemerintah perlu menyampaikan data yang terukur mengenai wilayah penyumbang kenaikan produktivitas tersebut. Menurutnya, pembukaan lahan sawah baru membutuhkan perlakuan khusus serta adaptasi agroklimat sebelum mampu menghasilkan tingkat produktivitas yang optimal.

“Pembukaan lahan sawah baru, terutama pada lahan yang awalnya tidak memiliki agroklimat atau struktur tanah yang bagus seperti rawa, membutuhkan perlakuan khusus untuk mencapai produktivitas rata-rata 6 ton per hektar. Kegalauan saya ini mudah-mudahan bisa terjawab melalui data resmi yang valid dari pemerintah,” ujar Prof. Gede Sedana.

Prof. Gede Sedana menambahkan bahwa konsekuensi penetapan swasembada pangan tidak boleh hanya berfokus pada titik pencapaian saat ini, melainkan harus menjamin ketersediaan pasokan jangka panjang. Fenomena cuaca ekstrem seperti El Nino dikhawatirkan memicu kekeringan dan penurunan suplai nasional.

“Swasembada itu tidak bisa kita sampaikan hanya pada titik sekarang tanpa memperhitungkan kondisi ke depan, apalagi kita menghadapi ancaman El Nino. Jangan sampai saat kita mengklaim swasembada, kita justru mengalami kekurangan pangan saat kekeringan tiba. Selain itu, fakta di lapangan menunjukkan harga beras masih tetap tinggi. Jika suplainya memang melimpah, perlu dijelaskan apakah ada permasalahan tata kelola pada rantai pasoknya,” tegasnya.