Bali Damai Bebas Rasisme, Tokoh Adat dan Agama Ajak Jaga Kerukunan

RRI.CO.ID, Denpasar – Bali dinilai tetap menjadi daerah yang menjunjung tinggi keberagaman dan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tokoh adat dan agama di Bali mengajak seluruh masyarakat tidak mudah terprovokasi isu rasisme serta menyelesaikan setiap persoalan berdasarkan fakta, tanpa membawa-bawa suku, agama, ras, dan antargolongan.

Manggala Pasikian Pecalang Kabupaten Klungkung, Putu Yudhi Pasek Kusuma, kepada RRI Denpasar Rabu, 19 Agustus 2026 mengatakan kehidupan masyarakat Bali sejak dahulu telah terbiasa hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai latar belakang. Ia menilai persoalan yang terjadi tidak semestinya digeneralisasi sebagai gambaran Bali secara keseluruhan.

“Di Bali ini kan sudah dari zaman kerajaan ya kita antara umat Hindu dan non-Hindu itu hidup berdampingan, jadi sebenarnya tidak ada masalah di sini. Kita sangat welcome dengan orang luar, jadi orang Jawa datang ke Bali, saya juga punya karyawan kebanyakan orang Jawa. Jadi kami biasa, kami punya istilah ngejot dulu, mungkin pernah tahu ngejot itu ketika kami selesai upacara agama, di sana ada lungsuran, ada buah, itu kita bagikan ke saudara-saudara kita non-Hindu. Itu wujud kami hidup berdampingan.” tegas Yudhi.

Sementara itu, Ketua Majelis Agama Khonghucu Indonesia atau Makin Klungkung, Widyanto Putra, mengajak seluruh umat dan etnis di Bali untuk saling merangkul dan menjaga persatuan. Ia menilai persoalan rasisme tidak perlu dipertentangkan dan jangan sampai dicampuradukkan dengan kepentingan politik maupun persoalan ekonomi.

“Kita harus merangkul seluruh umat dan etnis. Dan tidak ada lagi modelnya dicampuradukkan dengan istilahnya adu domba. Kita harus NKRI dan bersatu padu untuk Indonesia. Berdaulat dan menjaga kerukunan saja.” jelas Widyanto Putra.

Widyanto juga menegaskan pentingnya menjaga kerukunan di tengah kondisi ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah maupun masyarakat diharapkan tidak membawa kepentingan politik ke dalam persoalan yang berkaitan dengan rasisme.

“Sekarang ini kan memang lagi boleh dikatakan ekonomi kita masih kurang baik. Makanya kita harus jaga kerukunan. Dan dari segi pemerintah harus bisa merangkul masalah ini. Jangan politik dibawa ke rasisme ini.” ungkapnya.

Senada, Jro Bendesa Adat Sumerta I Made Ariawan Payuse menekankan bahwa keberagaman merupakan fondasi kehidupan masyarakat Indonesia. Menurutnya, setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan fakta dan tidak dikaitkan dengan latar belakang suku maupun daerah asal seseorang.

“Bahwa Nusantara ini terbangun pondasi yang terkuat itu adalah keberagaman. Artinya bahwa dengan menghargai keberagaman itu, berarti perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur rasis itu seminim mungkin dan tidak ada harusnya. Kalau mau pondasi itu kuat, jangan sentuh rasis itu. Unsur-unsur ras, suku, agama itu harusnya dihilangkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat.” tegas Payuse.

Ia menambahkan, kehidupan masyarakat adat Bali sejak dahulu telah memiliki konsep untuk menyatukan berbagai perbedaan melalui kebersamaan dan sinergi. “Jadi semuanya sembahyang di tempat yang sama. Itu wujud pemersatu dari keberagaman yang ada. Pemersatu bukan berarti mencampuradukkan, tetapi mensinergikan semua kelompok yang ada di masyarakat. Itu di adat Bali sudah dikonsepkan hal-hal yang seperti itu.” ujarnya.

Ketiga tokoh tersebut mengajak masyarakat Bali maupun pendatang untuk tidak memanfaatkan persoalan yang terjadi sebagai alat pencitraan atau memperuncing perbedaan. Mereka berharap seluruh masyarakat bersama-sama menjaga keamanan, menghormati keberagaman dan mempertahankan Bali sebagai ruang hidup bersama yang damai.