Kemenhaj Bali Gandeng DJKN-DJPb Tata Aset dan Anggaran

RRI.CO.ID, Denpasar - Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Bali memperkuat sinergi dengan jajaran Kementerian Keuangan dalam pengelolaan anggaran dan aset negara. Koordinasi bersama DJKN Bali dan Nusa Tenggara serta DJPb Provinsi Bali dilakukan untuk mendukung penataan aset sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan jemaah haji.

Didampingi Tim Kerja Perencanaan dan Keuangan, Pelaksana Tugas Kepala Kanwil Kemenhaj Bali, Muhammad Nasihuddin, melakukan anjangsana dengan Kepala Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara (Nusra), Sudarsono, serta Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Supendi.

Bersama DJKN, Kemenhaj Bali membahas percepatan penataan aset, termasuk proses Penetapan Status Penggunaan (PSP), penilaian dan pensertifikatan aset di Jalan WR Supratman dan Jalan Dewi Madri Denpasar yang telah mendapat persetujuan Tim Asset DJKN untuk menjadi asset Kementerian Haji dan Umrah. Strategi pengamanan di lapangan dan percepatan proses administrasi kepemilikan menjadi focus perhatian dalam silaturahim berdurasi 30 menit tersebut.

Sudarsono menyatakan Kanwil DJKN Bali – Nusra siap membantu dan terus berkoordinasi dengan Kemenhaj Bali agar proses penataan dan pengamanan aset dapat diselesaikan dengan cepat sesuai ketentuan. “Yang kita jaga bukan hanya assetnya, tetapi juga manfaatnya. Kita ingin aset negara yang ada dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pelayanan masyarakat dan jemaah haji Bali,” ujar Sudarsono.

Sementara itu, bersama DJPb, Kemenhaj Bali membahas penguatan pengelolaan anggaran dan SDM, khususnya pejabat perbendaharaan, perencanaan dan proses pengadaan barang dan jasa. Kepala Kanwil DJPb Bali, Supendi, menyatakan kesiapan DJPb untuk membantu melalui koordinasi dan pendampingan teknis terkait tugas dan kewenangan perbendaharaan negara.

Nasihuddin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap support dari instansi di lingkungan Kementerian Keuangan tersebut terhadap tugas pengelolaan anggaran dan asset negara di Kemenhaj Bali. Menurutnya, pengelolaan tersebut bukan sekadar urusan administrasi belaka. Asset yang aman dan tertata diharapkan dapat segera dimanfaatkan untuk menghadirkan fasilitas pelayanan haji yang lebih baik, sehingga jemaah mendapatkan pelayanan yang semakin mudah, aman dan nyaman.