RRI.CO.ID- Denpasar, Komisi IV DPRD Kota Denpasar berkomitmen memperkuat fungsi legislasi dan penganggaran, guna mendukung implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kota Layak Anak. dalam siaran Pro 4 RRI Denpasar pada Jumat (31/7/2026). Ketua PKK Desa Tegal Harum dan Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar,Ni Luh Gede Ernawati mengungkapkan penguatan regulasi ini mendesak dilakukan, agar pemenuhan hak anak di Kota Denpasar memiliki payung hukum yang kokoh.

Ernawati menjelaskan bahwa payung hukum daerah, memuat mandat perlindungan hak hidup, tumbuh kembang, hingga partisipasi anak. "Perda Nomor 7 Tahun 2021 telah diperkuat dengan Peraturan Wali Kota untuk memastikan seluruh hak anak terpenuhi secara komprehensif," jelas Ernawati ketika berbincang dalam acara Obrolan Komunitas di Pro 4 RRI Denpasar, Jum’at, 31 Juli 2026.

Ernawati menambahkan pihaknya terus mendorong pemerintah kota agar mengalokasikan porsi anggaran APBD yang memadai bagi program-program perlindungan anak di setiap organisasi perangkat daerah. Dukungan anggaran tersebut, dimanfaatkan untuk mendanai kegiatan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) hingga tingkat desa.

Dalam keterangannya lebih lanjut, Ernawati menekankan pentingnya wadah ekspresi bagi generasi muda, agar tidak terjerumus pada dampak negatif teknologi digital. "Kami memfasilitasi Forum Anak di setiap desa melalui dana APBDES agar mereka memiliki ruang berkreasi dan berkegiatan positif," tutur Ernawati.

Ernawati menjelaskan anak-anak di tingkat desa kini aktif mengelola berbagai kegiatan seni dan budaya, seperti lomba ogoh-ogoh serta pelatihan kepemimpinan muda. Ruang kreasi ini terbukti efektif mengalihkan perhatian anak dari ketergantungan berlebih terhadap gawai.

Sinergi antara fungsi legislatif, eksekutif, dan kelembagaan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan Denpasar sebagai kota pertama yang meraih predikat Kota Layak Anak tertinggi di Indonesia. Pemerintah kota diyakini mampu mencapai target tersebut melalui kerja keras bersama.