RRI.CO.ID, Klungkung- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali menggelar giat Konsolidasi Demokrasi bersama Majelis Desa Adat (MDA) Kabupaten Klungkung guna memperkuat barisan pengawasan partisipatif berbasis adat. Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, guna memantapkan persiapan pembentukan Desa Pengawas Partisipatif serta peluncuran program unggulan pencegahan pelanggaran pemilu. Kegiatan konsoldem ini berlangsung di Balai Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Senin 3 Agustus 2026.

Dalam forum konsolidasi tersebut, Bawaslu Bali dan MDA Klungkung secara resmi menyepakati Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, sebagai lokasi fokus pengawasan serta tempat dilaksanakannya deklarasi program "Tapak Dara". Program "Tapak Dara" merupakan akronim serta simbol gerakan pengawasan partisipatif yang mengintegrasikan norma adat Bali (awig-awig dan pararem) dengan regulasi pemilu formal demi menjaga kesucian serta ketertiban proses demokrasi.

Kordiv P2H Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, menyambut positif komitmen serta pandangan taktis lembaga adat tersebut. Menurut Ariyani, kekuatan struktur adat di Desa Tihingan akan menjadi benteng pertahanan utama dalam menangkal potensi pelanggaran pemilu yang kian kompleks dan berpotensi merusak tatanan menyebarnya politik identitas di tingkat akar rumput.

"Sinergi Bawaslu Bali dengan MDA Klungkung di Desa Tihingan ini adalah bukti nyata bahwa kearifan lokal dapat dipadukan secara harmonis dengan pengawasan hukum pemilu. Dengan menjadikan Tihingan sebagai Desa Pengawas Partisipatif, kami meyakini nilai-nilai keagungan Tri Hita Karana dapat diilhami oleh setiap krama desa untuk menjaga hak pilihnya tanpa rasa takut dan tanpa tergiur oleh praktik politik uang," ujar Ariyani

Menanggapi hal tersebut, MDA Kabupaten Klungkung I Dewa Made Tirta menyampaikan bahwasanya penetapan Desa Tihingan bukanlah keputusan yang diambil secara acak, melainkan berdasar pada pertimbangan historis dan sosiologis yang matang dari pihak MDA Kabupaten Klungkung. Perwakilan MDA Klungkung menjelaskan secara perinci alasan mendasar di balik terpilihnya desa yang terkenal dengan kerajinan gong dan gamelan Bali tersebut sebagai percontohan gerakan pengawasan partisipatif berbasis kearifan lokal.

"Desa Tihingan kami pilih secara konkret karena memiliki sejarah panjang keterikatan sosial yang sangat kuat serta tradisi gotong royong yang masih sangat murni. Masyarakat Tihingan tidak hanya kompak dalam pelestarian seni budaya, tetapi juga memiliki kelembagaan Banjar Adat yang sangat solid, tertib, dan patuh terhadap tata kelola norma adat lokal yang telah disepakati bersama." Ujar Dewa Made Tirta

"Selain aspek kelembagaan, Desa Tihingan memiliki rekam jejak yang sangat minim konflik horizontal dalam berbagai agenda politik lokal maupun nasional sebelumnya. Keberadaan kesadaran kolektif warga dalam menjaga ketenteraman desa menjadi modal sosial (social capital) yang sangat vital agar pesan-pesan pencegahan politik uang, politisasi SARA, serta intimidasi dapat tersampaikan dan dipatuhi secara efektif melalui struktur adat." Imbuh Dewa Made Tirta

Melalui deklarasi program "Tapak Dara" yang akan dipusatkan di Desa Tihingan, Kecamatan Banjarangkan, Bawaslu Bali bersama MDA Klungkung berkomitmen melatih kader-kader pengawas partisipatif dari unsur pemuda (sekaa truna), tokoh perempuan, dan prajuru adat. Pelatihan ini dirancang untuk memberikan pemahaman teknis mengenai tata cara pelaporan dugaan pelanggaran serta cara menangani isu hoaks yang beredar di masyarakat.

Dengan keterlibatan aktif seluruh komponen di Desa Tihingan, Bawaslu Provinsi Bali berharap model pengawasan partisipatif berbasis adat ini dapat melahirkan standar baru dalam penegakan integritas demokrasi. Program di Desa Tihingan ini diproyeksikan menjadi contoh percontohan (pilot project) sukses yang siap direplikasi oleh kabupaten/kota lain di seluruh pelosok Pulau Dewata.