RRI.CO.ID. Denpasar- Kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh penyelenggaraan pemilu yang berjalan sesuai prosedur, tetapi juga oleh ruang-ruang diskusi yang mampu melahirkan evaluasi secara jujur terhadap proses demokrasi itu sendiri. Berangkat dari pemikiran tersebut, Bawaslu Bali memilih membuka dialog bersama para guru SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar untuk menghimpun pandangan, kritik, dan harapan terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Dialog tersebut berlangsung dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang dipimpin Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani. Berbeda dengan pola sosialisasi yang umumnya berlangsung satu arah, forum ini justru menempatkan para pendidik sebagai mitra yang memberikan masukan bagi penguatan demokrasi dan pengawasan partisipatif.

Ariyani mengatakan, sekolah merupakan ruang strategis untuk membaca dinamika demokrasi karena para guru berinteraksi langsung dengan generasi yang dalam beberapa tahun mendatang akan menjadi pemilih pemula. Oleh sebab itu, pengalaman dan pandangan para pendidik menjadi masukan penting bagi Bawaslu dalam menyusun strategi pendidikan politik yang lebih efektif.

"Kami tidak hanya datang untuk memberikan materi kepemiluan, tetapi juga ingin mendengar pengalaman dan pandangan Bapak-Ibu guru. Bagaimana pelaksanaan pemilu selama ini, bagaimana sekolah menjaga netralitas, dan apa yang perlu diperbaiki ke depan. Masukan tersebut menjadi bagian penting bagi kami dalam memperkuat pengawasan partisipatif," ujar Ariyani, Senin 3 Agustus 2026.

Dalam diskusi tersebut, Kepala SMA (SLUA) Saraswati 1 Denpasar, Ni Nyoman Janiartini, menilai pengawasan pada tahapan pemungutan suara telah berjalan semakin baik. Namun, menurutnya, masyarakat masih membutuhkan pemahaman yang lebih utuh mengenai keseluruhan proses pemilu setelah suara diberikan. "Di tingkat bawah masyarakat sudah melihat proses pemungutan suara berjalan baik. Tetapi setelah itu, banyak yang belum memahami bagaimana proses berikutnya berlangsung. Pemahaman seperti ini juga penting agar kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi semakin kuat," ujarnya.

Pandangan lain datang dari para guru yang menilai pendidikan demokrasi tidak boleh berhenti pada pengenalan prosedur memilih. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) menilai sekolah memiliki tanggung jawab menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam proses pembelajaran sehingga peserta didik memahami hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara jauh sebelum memasuki usia pemilih.

Para guru juga menyoroti pentingnya memperkuat pendidikan politik bagi pemilih pemula untuk mencegah berkembangnya sikap apatis maupun pengaruh praktik politik uang. Menurut mereka, pemahaman yang benar mengenai demokrasi harus diberikan sejak dini agar generasi muda mampu menentukan pilihan secara bebas berdasarkan pengetahuan, bukan karena tekanan ataupun iming-iming tertentu.

Masukan tersebut mendapat perhatian Bawaslu Bali. Ariyani mengatakan, pendidikan politik harus dimulai sebelum seseorang memiliki hak pilih.

Karena itu, Bawaslu Bali tidak hanya menyasar siswa SMA dan SMK, tetapi juga mulai memperluas edukasi ke jenjang SMP sebagai bagian dari strategi pencegahan jangka panjang. "Kami melihat masih banyak generasi muda yang menganggap politik uang sebagai sesuatu yang wajar. Karena itu pendidikan demokrasi harus dimulai lebih awal. Sekolah menjadi mitra penting untuk membentuk cara berpikir kritis sekaligus menanamkan nilai integritas kepada anak-anak sejak dini," katanya.

Ia menambahkan, tantangan demokrasi ke depan tidak hanya terletak pada meningkatnya partisipasi pemilih, tetapi juga pada kemampuan seluruh elemen masyarakat membangun budaya demokrasi yang sehat. Dalam konteks tersebut, guru memiliki posisi strategis sebagai pendidik yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan kesadaran kebangsaan peserta didik.

Melalui konsolidasi demokrasi tersebut, Bawaslu Bali berharap hubungan antara penyelenggara pemilu dan dunia pendidikan tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata. Kolaborasi keduanya diharapkan menjadi ruang bersama untuk terus mengevaluasi kualitas demokrasi sekaligus menyiapkan generasi muda yang memahami bahwa demokrasi bukan sekadar proses memilih pemimpin, melainkan tanggung jawab bersama yang harus terus dijaga.