RRI.CO.ID, Denpasar - Urbanisasi di Bali tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. Penguatan peran desa adat dan banjar dinilai mampu membantu mencegah munculnya persoalan sosial di tengah meningkatnya arus pendatang.

Akademisi Universitas Warmadewa, Prof. Dr. Ir. Ar. Putu Rumawan Salain, mengatakan sistem banjar dan desa adat di Bali telah memiliki mekanisme pengawasan sosial yang kuat. Menurutnya, sistem tersebut dapat dipadukan dengan teknologi digital agar pendataan dan pengawasan terhadap penduduk pendatang berjalan lebih efektif.

"Sistem banjar dan desa adat di Bali sudah sangat baik. Jika dipadukan dengan teknologi digital, pendataan penduduk pendatang akan lebih mudah sehingga potensi persoalan sosial dapat dicegah sejak dini," ujar Prof. Putu Rumawan Salain.

Ia menambahkan, masyarakat pendatang juga perlu menghormati aturan dan budaya setempat agar tercipta kehidupan yang harmonis. Sikap saling menghargai dinilai menjadi kunci untuk menghindari gesekan sosial, termasuk dalam persoalan lingkungan seperti pengelolaan sampah.

"Pemerataan pembangunan juga penting agar aktivitas ekonomi tidak hanya terpusat di Denpasar dan Badung. Setiap izin pembangunan harus mempertimbangkan daya dukung wilayah supaya tidak memicu kemacetan maupun tekanan terhadap lingkungan," katanya.

Menurutnya, pengembangan pusat-pusat ekonomi baru di berbagai daerah di Bali dapat mengurangi konsentrasi urbanisasi di kawasan tertentu. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu keseimbangan sosial, budaya, dan lingkungan.