RRI.CO.ID, Badung - Penyelenggaraan ibadah haji Indonesia terus berbenah. Hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun 2026 menjadi pijakan untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji 2027, mulai dari penguatan pelayanan kesehatan, optimalisasi teknologi digital, hingga penyempurnaan sistem rekrutmen petugas yang lebih transparan dan berbasis kompetensi.

Demikian hal yang disampaikan Staf Khusus Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, Rachmat Tri Fahmi, saat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan Identifikasi dan Pemataan Permasalahan dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Provinsi Bali di D’Prima Hotel Seminyak 2. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Bali, NTT dan Jawa Timur serta Pengurus KBIHU Provinsi Bali.

Rachmat Tri Fahmi menegaskan bahwa transformasi Kementerian Haji dan Umrah menjadi lembaga tersendiri merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola sekaligsu menghadirkan penyelenggaraan ibadah haji yang yang semakin profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan kepada jamaah. Salah satu realisasi dari visi tersebut adalah penguatan sistem rekrutmen petugas haji yang akan bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Kerja sama dengan BKN dalam proses pendaftaran dan seleksi petugas haji diharapkan mampu mewujudkan mekanisme yang lebih transparan, objektif, akuntabel, dan berbasis kompetensi," ujarnya.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Hasan Manuk, menyampaikan bahwa tantangan geografis, seperti yang dialami jemaah Provinsi Bali dan NTT, tidak boleh mengurangi kualitas pelayanan kepada jamaah. "Apapun tantangan yang dihadapi, kita harus tetap optimistis. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pelayanan kepada jamaah terus berjalan optimal," ujarnya.

Sedangkan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Jawa Timur, Mohammad As'adul Anam, menyampaikan bahwa rencana penyelenggaraan pemberangkatan ibadah haji di Bandara Doho Kediri adalah salah satu upaya untuk mengeliminasi kepadatan mobilitas pemberangkatan jemaah haji yang selama ini terpusat di Embarkasi Surabaya.

“Pemberangkatan dari Embarkasi Surabaya pada tahun 2026 sampai mencapai 5 kloter per hari. Tentu ini berakibat padatnya aktivitas di embarkasi, termasuk terbatasnya penyediaan akomodasi di asrama. Dengan beralihnya aktivitas pemberangkatan ke Doho Kediri pada 2027 mendatang, akan mengurai kepadatan jemaah selama di asrama haji Sukolilo,” paparnya didampingi Plt Kabag TU Kemenhaj Provinsi Jawa Timur Edi Susilo.

Pernyataan tersebut sebagai tanggapan atas dinamika kelelahan yang dialami jemaah non-Jawa Timur, seperti Provinsi Bali dan NTT, yang menilai aktivitas di asrama yang cukup padat sehingga mempengaruhi kondisi fisik jemaah Provinsi Bali. Para punggawa haji Bali berharap ada space lebih luas untuk jemaah Bali dapat masuk ke asrama sebelum jadualnya sehingga dapat beristirahat lebih leluasa.