RRI.CO.ID, Denpasar - Fenomena urbanisasi di Bali dinilai tidak lagi hanya ditandai perpindahan penduduk dari desa ke kota, tetapi juga perubahan kawasan desa menjadi pusat pertumbuhan baru. Kondisi tersebut memerlukan pemerataan pembangunan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah tertentu.

Pengamat Kebijakan Publik, Umar Alkhatab, mengatakan urbanisasi merupakan konsekuensi dari terbatasnya lapangan pekerjaan di desa dan terkonsentrasinya fasilitas publik di kawasan perkotaan. Menurutnya, kondisi itu mendorong masyarakat berpindah ke daerah yang memiliki peluang ekonomi dan layanan publik yang lebih baik.

"Urbanisasi terjadi karena minimnya kesempatan kerja di desa dan masih menumpuknya fasilitas umum di kota. Selain itu, kini muncul fenomena baru, yaitu desa-desa di Bali yang berkembang menjadi kawasan perkotaan baru," kata Umar Alkhatab.

Umar menjelaskan, apabila urbanisasi terus meningkat tanpa perencanaan yang matang, dampaknya tidak hanya dirasakan pada sektor infrastruktur seperti kemacetan dan pengelolaan sampah. Ia menilai persoalan sosial, termasuk meningkatnya kriminalitas akibat keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya pendapatan masyarakat, juga perlu menjadi perhatian.

Menurutnya, pemerintah perlu mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah utara, barat, dan timur Bali agar kesempatan kerja tidak hanya terpusat di kawasan selatan. Langkah tersebut diharapkan mampu mengurangi dorongan masyarakat untuk berpindah ke kota demi memperoleh pekerjaan maupun akses pelayanan publik.

"Pemerataan pembangunan menjadi kunci agar masyarakat tetap memiliki peluang kerja di daerahnya. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat solidaritas sosial dan menghadirkan jaringan pengaman untuk menekan potensi kriminalitas akibat urbanisasi," ujarnya.

Ia berharap pembangunan ekonomi yang lebih merata disertai penguatan kohesi sosial dapat mengurangi dampak negatif urbanisasi. Dengan demikian, pertumbuhan wilayah di Bali dapat berlangsung secara seimbang dan berkelanjutan.