RRI.CO.ID, Badung - Hubungan yang erat antara lembaga pemasyarakatan dan aparat penegak hukum menjadi salah satu kunci dalam mendukung penyelenggaraan sistem pemasyarakatan yang efektif dan berintegritas. Melalui koordinasi yang berkelanjutan, berbagai proses penegakan hukum hingga pembinaan warga binaan diharapkan dapat berjalan secara optimal.

Sebagai implementasi salah satu dari 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026, yakni penguatan sinergi lintas instansi, Pelaksana Tugas Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan, Tunggul Buwono, melakukan kunjungan koordinasi ke Kejaksaan Negeri Badung pada Selasa, 21 Juli 2026. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Badung beserta jajaran. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan konstruktif dengan agenda memperkuat koordinasi, menyelaraskan komunikasi antarlembaga, serta membahas berbagai langkah strategis guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan proses penegakan hukum dan pembinaan warga binaan.

"Kami memandang koordinasi sebagai investasi kelembagaan yang harus terus dipelihara. Dengan komunikasi yang terbuka dan kerja sama yang erat bersama Kejaksaan Negeri Badung, setiap pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif, sehingga pelayanan kepada masyarakat dan pembinaan warga binaan semakin optimal." Ujar Plt. Kepala Lapas Kelas IIA Kerobokan, Tunggul Buwono.

Tunggul Buwono mengungkapkan, sinergi dengan Kejaksaan Negeri Badung menjadi bagian penting dalam membangun koordinasi yang berkesinambungan antarpenegak hukum. Menurutnya, komunikasi yang terbuka akan memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan kepada masyarakat.

Sementara itu, secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Bali, Dr. Andi Wijaya Rivai, menyampaikan bahwa penguatan hubungan kerja dengan seluruh aparat penegak hukum merupakan langkah strategis dalam membangun sistem pemasyarakatan yang semakin solid, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pelaksanaan tugas di lapangan. Ia menilai kolaborasi lintas instansi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemasyarakatan yang profesional, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Melalui koordinasi yang terus diperkuat, Lapas Kelas IIA Kerobokan berharap sinergi dengan Kejaksaan Negeri Badung dapat semakin meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, memperlancar proses penegakan hukum, serta memperkuat pembinaan warga binaan. Semangat kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem pemasyarakatan yang semakin pasti, humanis, bermanfaat, dan berkeadilan.