RRI.CO.ID, Denpasar - Rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi dinilai memiliki urgensi tinggi untuk meningkatkan efisiensi transportasi sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Bali. Namun, pelaksanaannya perlu tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keselamatan pengguna jalan, serta meminimalkan alih fungsi lahan produktif.

Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia (KKI) Provinsi Bali sekaligus Koordinator Kajian Ekonomi dan Sosial Budaya Ikatan Alumni Universitas Udayana, Dr. I Gusti Wayan Murjana Yasa, S.E., M.Si., Kepada RRI.CO.ID, Minggu 12 Juli 2026 mengatakan dari perspektif ekonomi transportasi, pembangunan jalan tol sangat dibutuhkan untuk mengurangi kemacetan, memperlancar distribusi barang, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Bali. Murjana Yasa menjelaskan kondisi geografis Bali yang didominasi jalan berkelok, menanjak, dan menurun membuat risiko kecelakaan lalu lintas relatif tinggi, terutama bagi kendaraan bertonase besar yang melintasi jalur utama dari Gilimanuk menuju Denpasar.

Menurutnya, keberadaan jalan tol akan meningkatkan efisiensi distribusi logistik sekaligus memperkuat sektor pariwisata. Meski demikian, pembangunan infrastruktur tersebut harus dirancang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lahan pertanian produktif serta aktivitas sosial budaya masyarakat Bali.

"Di satu sisi kita membutuhkan infrastruktur jalan yang memadai untuk menunjang pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan pemerataan pembangunan. Namun di sisi lain, alih fungsi lahan produktif harus ditekan seminimal mungkin agar tidak mengganggu keberlanjutan pertanian maupun budaya masyarakat," ujarnya.

Murjana Yasa menilai penyederhanaan rencana proyek dari ruas Gilimanuk - Mengwi menjadi Pekutatan - Mengwi merupakan langkah yang dapat mengurangi kebutuhan pembebasan lahan. Namun, menurutnya, pemerintah tetap perlu memastikan pembangunan tidak mengorbankan lahan produktif secara berlebihan.

Selain pembangunan jalan tol, ia menilai terdapat sejumlah langkah yang perlu segera dilakukan pemerintah untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di jalur nasional Bali bagian barat. Salah satunya adalah penataan kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan.

Ia menilai truk bertonase besar yang melintasi jalur berkelok dan menanjak di wilayah Tabanan hingga Jembrana kerap menjadi penyebab kecelakaan maupun kemacetan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kendaraan yang over kapasitas perlu diperketat sembari menunggu pembangunan jalan tol terealisasi.

Di samping itu, Murjana Yasa juga menyoroti pentingnya peningkatan penerangan jalan, khususnya di ruas-ruas yang padat kendaraan dan memiliki tingkat risiko kecelakaan tinggi. Menurutnya, lampu penerangan jalan yang belum memadai dapat mengurangi jarak pandang pengendara sehingga meningkatkan potensi kecelakaan, terutama pada malam hari.

"Penerangan jalan perlu menjadi perhatian, tidak hanya di kawasan perkotaan tetapi juga di jalur utama yang padat kendaraan. Bersamaan dengan pembangunan shortcut yang sudah dilakukan pemerintah, peningkatan penerangan akan membantu menekan angka kecelakaan," katanya.

Ia berharap pemerintah tetap melanjutkan upaya mencari skema pembiayaan agar proyek Tol Pekutatan-Mengwi dapat direalisasikan, mengingat proyek tersebut tidak lagi masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Menurut Murjana Yasa, selama proses tersebut berlangsung pemerintah perlu terus melakukan pembenahan infrastruktur jalan, memperketat pengawasan kendaraan yang tidak laik jalan maupun melebihi kapasitas muatan, serta memastikan masyarakat yang terdampak pembebasan lahan memperoleh solusi yang adil.

Ia menegaskan pembangunan infrastruktur harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi tanpa mengabaikan aspek keselamatan, kelestarian lingkungan, dan keberlangsungan budaya Bali.