RRI.CO.ID, Buleleng – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali mulai mengintensifkan pengawalan pelaksanaan program prioritas Presiden Tahun 2026 dengan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) langsung ke lapangan. Langkah tersebut diwujudkan melalui peninjauan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampunganyar dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Banjarasem di Kabupaten Buleleng, Jumat 18 Juli 2026.

Kepala Kanwil DJPb Provinsi Bali, Supendi, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri Keuangan yang menugaskan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengawal implementasi sejumlah program prioritas pemerintah, meliputi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta Program Sekolah Rakyat (SR).

Sebelum pelaksanaan monitoring di lapangan, Kanwil DJPb Provinsi Bali terlebih dahulu menggelar internalisasi teknis pelaksanaan monev bagi pejabat dan pegawai bersama KPPN Denpasar, KPPN Amlapura, serta KPPN Singaraja pada 15 Juli 2026.

"Monitoring dan evaluasi ini menjadi pembuka rangkaian pengawalan program prioritas Presiden di wilayah kerja Bali sepanjang tahun ini, agar kita di Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki gambaran nyata dari lapangan, bukan sekadar data di atas kertas," ujar Supendi.

Dalam kunjungan ke SPPG Kampunganyar yang didampingi Kepala KPPN Singaraja, Setyawan, tim monev mencatat dapur MBG tersebut mampu menyiapkan sekitar 3.000 porsi makanan bergizi setiap hari dengan kebutuhan beras rata-rata mencapai 175 kilogram per hari.

Setiap SPPG juga memperoleh alokasi anggaran operasional sebesar Rp500 juta untuk periode dua pekan. Makanan yang diproduksi didistribusikan ke sejumlah sekolah, termasuk sekolah yang memiliki akses jalan terbatas dan hanya dapat dilalui kendaraan roda tiga, seperti SD Kampung Bugis yang melayani 114 siswa dan 11 tenaga pendidik.

Selain meninjau proses operasional, tim juga mengevaluasi sistem pengelolaan administrasi dan pelaporan. Kanwil DJPb Bali menjelaskan pencatatan bahan baku dilakukan melalui aplikasi milik Badan Gizi Nasional (BGN), sedangkan pelaporan keuangan memanfaatkan aplikasi berbasis Microsoft Excel yang dikembangkan Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat bersama Balai Diklat Keuangan (BDK) Kalbar.

Selanjutnya, tim melanjutkan monitoring ke Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Banjarasem. Hasil peninjauan menunjukkan koperasi tersebut telah mengoperasikan unit usaha penyaluran gas bersubsidi dan menyiapkan satu gerai KDMP untuk mulai beroperasi.

Kepala KDMP Banjarasem, Putu Artawan, mengatakan koperasi tidak hanya diarahkan menjadi saluran distribusi barang bersubsidi, tetapi juga diharapkan mampu mengembangkan potensi ekonomi desa secara mandiri.

"Kami mendorong agar setiap KDMP tidak hanya menjadi kanal distribusi barang bersubsidi, tetapi juga mampu menggali potensi ekonomi desa secara mandiri," kata Putu Artawan.

Secara nasional, pemerintah menyediakan fasilitas pembiayaan bagi KDMP dengan plafon hingga Rp3 miliar per koperasi, suku bunga sebesar 6 persen per tahun, serta tenor pinjaman maksimal enam tahun. Program tersebut juga diperkuat melalui alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026, di mana sebesar 58,03 persen dari total pagu nasional atau sekitar Rp34,57 triliun dialokasikan untuk mendukung implementasi KDMP sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Kanwil DJPb Provinsi Bali menyatakan hasil monitoring dan evaluasi di SPPG Kampunganyar maupun KDMP Banjarasem akan menjadi bahan penyusunan laporan berkala kepada pimpinan sekaligus dasar koordinasi lanjutan bersama KPPN dan instansi pelaksana program di wilayah Bali.

"Ke depan, pengawalan seperti ini akan terus dilakukan secara berkala ke berbagai wilayah di Bali, agar implementasi program prioritas Presiden benar-benar terkoordinasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat," tutup Supendi.