RRI.CO.ID, Denpasar – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi Bali hingga Semester I Tahun 2026 menunjukkan tren positif. Di tengah stabilitas ekonomi regional, realisasi pendapatan dan belanja pemerintah terus meningkat, disertai penghargaan kepada 78 satuan kerja (satker) yang berhasil meraih nilai sempurna dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

Capaian tersebut disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Bali, Supendi, dalam konferensi pers Realisasi APBN dan APBD Regional Provinsi Bali Semester I Tahun 2026 yang digelar di Denpasar, Jumat, 24 Juli 2026. Supendi menjelaskan, kondisi fiskal Bali ditopang oleh berbagai indikator ekonomi yang menunjukkan pertumbuhan stabil.

Pada triwulan I 2026, ekonomi Bali tumbuh 5,58 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp82,21 triliun. Selain itu, neraca perdagangan Bali hingga Juni 2026 mencatat surplus sebesar 36,84 juta dolar Amerika Serikat.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di level 1,59 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2025 mencapai 79,37 atau masuk kategori tinggi. Dari sisi penerimaan negara, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp9,14 triliun atau 35,29 persen dari target, meningkat 10,31 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp8,47 triliun dan penerimaan kepabeanan serta cukai sebesar Rp669,11 miliar. Sementara itu, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) juga mencatat pertumbuhan 22,34 persen secara tahunan.

Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan jasa pelayanan rumah sakit yang mencapai Rp702,74 miliar. Pada sisi belanja, realisasi Belanja Negara di Provinsi Bali hingga akhir Juni 2026 mencapai Rp10,61 triliun atau setara 51 persen dari pagu anggaran.

Nilai tersebut tumbuh 4,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menurut Supendi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Belanja Modal yang melonjak 120,07 persen secara tahunan dengan realisasi Rp471,11 miliar. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk berbagai proyek strategis, di antaranya pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi madrasah, serta pembangunan gedung laboratorium di Universitas Pendidikan Ganesha dan Universitas Udayana.

Kinerja positif juga tercermin pada APBD Provinsi Bali. Hingga Juni 2026, pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp15,01 triliun atau 44,71 persen dari target, meningkat 2,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi penyumbang terbesar dengan nilai Rp9,29 triliun. Di sisi lain, realisasi belanja daerah mencapai Rp12,94 triliun atau tumbuh 11,97 persen secara tahunan.

Dengan capaian tersebut, APBD Provinsi Bali mencatat surplus sebesar Rp2,07 triliun hingga akhir Semester I 2026. Selain memaparkan kinerja fiskal, Kanwil DJPb Provinsi Bali juga memberikan penghargaan kepada 78 satker yang berhasil memperoleh nilai sempurna 100 pada IKPA Triwulan II Tahun Anggaran 2026.

Penghargaan tersebut diberikan dari total 352 satker yang menjadi objek penilaian. Pemberian penghargaan ini merupakan bagian dari evaluasi rutin Kanwil DJPb Bali dalam mendorong kualitas pelaksanaan anggaran.

Mekanisme tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan pada setiap periode pelaksanaan anggaran. Di bidang digitalisasi transaksi pemerintah, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Bali selama Semester I 2026 juga menunjukkan perkembangan positif.

Nilai transaksi mencapai Rp25,06 miliar melalui 2.093 transaksi dan telah melampaui target semester berjalan. Sementara itu, penyaluran kredit program di Provinsi Bali mencapai Rp6,92 triliun atau tumbuh 36,37 persen dibandingkan tahun sebelumnya kepada 79.272 debitur.

Capaian tersebut menempatkan Bali di peringkat keenam secara nasional. "Capaian ini diharapkan dapat menjadi pemantik bagi satker lain untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran pada triwulan-triwulan berikutnya," ujar Supendi.