RRI.CO.ID, Jembrana - Puluhan pengemudi logistik yang tergabung dalam tiga aliansi besar mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Jembrana pada Senin 20 Juli 2026. Kedatangan mereka bertujuan menyuarakan penolakan keras terhadap rencana pemindahan dermaga logistik dari Pelabuhan Ketapang ke Pelabuhan Celukan Bawang, Buleleng, yang sebelumnya di jalur Gilimanuk–Ketapang.

Tiga kelompok pengemudi tersebut meliputi Gerakan Aliansi Pengemudi Bali (GAPIBA), Gerakan Aliansi Pengemudi Indonesia Bersatu (GAPIBER), dan Asosiasi Sopir Logistik Indonesia (ASLI). Ketua GAPIBA, Sugihartoyo, menegaskan bahwa wacana pemindahan dermaga ke Celukan Bawang sangat memberatkan para pengemudi armada logistik.

Rute penyeberangan Ketapang–Celukan Bawang yang jauh lebih panjang dinilai akan membengkakkan biaya operasional dan tarif tiket secara signifikan. Selain persoalan finansial, rute darat lanjutan dari Celukan Bawang menuju Denpasar via Singaraja memicu kekhawatiran keselamatan para pengemudi.

"Biaya operasional jelas membengkak. Kendaraan muatan berat lebih dari 40 hingga 50 ton juga pasti kesulitan melewati rute Singaraja yang medannya cukup ekstrem," ujar Sugihartoyo.

Ia menambahkan, melonjaknya ongkos angkut ini berisiko memicu efek domino berupa kenaikan harga barang dan bahan pokok di pasaran. Sebagai gantinya, mereka mendesak pemerintah untuk menambah dermaga di Pelabuhan Gilimanuk. Saat ini, Gilimanuk hanya ditopang oleh 7 dermaga, sementara Ketapang memiliki 9 dermaga.

Ketimpangan ini membuat operasional 56 unit kapal yang tersedia menjadi tidak maksimal—di mana hanya sekitar 28 kapal yang dapat beroperasi aktif setiap harinya. Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, menyatakan komitmennya untuk mengawal tuntutan para pengemudi hingga ke tingkat pusat.

Meski pemindahan dermaga logistik merupakan wewenang Pemerintah Pusat, DPRD Jembrana berharap kebijakan tersebut dikaji ulang secara matang. Menurutnya, sebagian besar warga Gilimanuk menggantungkan hidup pada sektor jasa aktivitas pelabuhan. Pemindahan dermaga dikhawatirkan mematikan perekonomian lokal.

“Kalau itu sudah menjadi aturan pusat, tentu ada kajian yang mendasarinya. Namun, kami berharap masih bisa dikaji ulang karena berkaitan dengan mata pencaharian warga Jembrana,” ujarnya.

Pemkab Jembrana tengah menjajaki kerja sama dengan ASDP untuk memanfaatkan Terminal Kargo dan area parkir manuver guna pembangunan dermaga baru di Gilimanuk. Pihak DPRD Jembrana memastikan akan membawa pembahasan ini ke Komisi II serta memperkuat koordinasi dengan DPR RI dan kementerian terkait.