RRI.CO.ID,Denpasar-Lima Puluh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali mengikuti kegiatan Pandu Literasi Digital Pemerintahan dengan topik “Penguatan Literasi Keamanan Digital bagi ASN dalam Mendukung Pemerintahan yang Aman dan Terkendali.” Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan kemampuan ASN dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan di ruang digital.

Pelatihan tersebut menghadirkan dua narasumber dari Primakara University, yaitu Putri Anugrah Cahya Dewi, dosen sekaligus Wakil Rektor III, serta I Gede Putu Krisna Juliharta, S.T., M.T., dosen sekaligus Chief Advisory Board Primakara University.

Dalam kegiatan yang berlangsung selama 4 Jam Pelajaran (JP) ini, para peserta mendapatkan pembekalan mengenai pentingnya keamanan digital dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Literasi keamanan digital menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan sistem digital dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik.

Materi pelatihan membahas berbagai aspek penting dalam menjaga keamanan digital, termasuk kesadaran terhadap ancaman siber, perlindungan data dan informasi, keamanan akun, pengelolaan kata sandi, kewaspadaan terhadap penipuan digital, serta pentingnya menerapkan perilaku aman dalam menggunakan perangkat dan layanan digital.

Putri Anugrah Cahya Dewi menyampaikan bahwa keamanan digital tidak hanya menjadi tanggung jawab unit teknologi informasi, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh ASN sebagai pengguna teknologi dalam menjalankan tugas pemerintahan.

“Keamanan digital bukan hanya persoalan teknologi, tetapi juga persoalan perilaku. Satu tindakan yang kurang hati-hati, seperti membuka tautan mencurigakan atau membagikan informasi sensitif, dapat menimbulkan risiko bagi individu maupun organisasi. Karena itu, setiap ASN perlu memiliki kesadaran dan kebiasaan digital yang aman,” ujar Putri.

Sementara itu, I Gede Putu Krisna Juliharta menekankan pentingnya penguatan kapasitas ASN dalam memahami risiko keamanan digital sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Pelatihan berlangsung secara interaktif dengan melibatkan peserta dalam diskusi dan pembahasan berbagai situasi yang berkaitan dengan keamanan digital dalam lingkungan kerja pemerintahan. Melalui kegiatan tersebut, peserta diharapkan mampu mengenali potensi ancaman digital serta menerapkan langkah-langkah pencegahan dalam aktivitas digital sehari-hari.

Kegiatan Pandu Literasi Digital Pemerintahan ini memberikan kesempatan kepada para peserta untuk mengikuti pelatihan secara gratis dan memperoleh sertifikat resmi dari BPSDM Komdigi setelah menyelesaikan kegiatan.

Melalui penguatan literasi keamanan digital, ASN diharapkan dapat menjadi pengguna teknologi yang lebih cakap, waspada, dan bertanggung jawab. Peningkatan kapasitas tersebut menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang aman, terkendali, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan transformasi digital.