Bagja Soroti Ketidakpadanan Data Pemilih di Sejumlah Daerah

  • 20 Jun 2026 14:39 WIB
  •  Denpasar

RRI.CO.ID, Badung- Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, mengungkap adanya ketidakpadanan data pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 yang ditemukan di 27 kabupaten/kota pada 11 provinsi. Temuan ini dinilai berpotensi memengaruhi akurasi dan kredibilitas daftar pemilih apabila tidak segera diperbaiki.

Hal itu disampaikan Bagja saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Rekonsiliasi PDPB bersama KPU Provinsi se-Indonesia, Jumat 19 Juni 2026. “Ketidakpadanan data ini menunjukkan masih adanya celah dalam sinkronisasi antara data administratif dan kondisi riil di lapangan. Ini harus menjadi perhatian serius bersama,” ujar Bagja yang nampak hadir bersama jajaran Bawaslu Bali, (Ketua) I Putu Agus Tirta Suguna dan (Anggota) I Nyoman Gede Putra Wiratma.

Bawaslu mencatat, ketidaksesuaian tersebut mengindikasikan masih adanya pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) yang belum tersaring optimal, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan antara data rekapitulasi dan kondisi faktual pemilih. Untuk memperkuat pengawasan, Bawaslu melakukan uji petik sebagai metode verifikasi lapangan.

Pada PDPB Triwulan I 2026, uji petik dilakukan terhadap 45.308 sampel data pemilih, yang terdiri dari 24.513 pemilih baru dan 20.795 pemilih TMS. “Hasil uji petik ini memastikan data tidak hanya akurat secara administratif, tetapi juga sesuai dengan fakta di lapangan,” kata Bagja.

Selain itu, Bawaslu menyoroti kendala akses data di sejumlah wilayah dengan tantangan geografis, seperti Papua Tengah dan Papua Selatan, yang dinilai dapat memengaruhi kualitas pemutakhiran data. “Kami mendorong keterbukaan akses data secara berkala agar pengawasan dapat dilakukan lebih optimal dan berbasis data mutakhir,” tegasnya.

Sebagai langkah perbaikan, Bawaslu mendorong penguatan koordinasi dengan KPU melalui pencermatan data sejak awal serta mitigasi terhadap wilayah rawan guna mencegah ketidaksesuaian berulang. “Validitas data pemilih adalah fondasi demokrasi. Kami berkomitmen memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat terakomodasi secara akurat,” pungkas Bagja.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....