RRI.CO.ID, Badung - Pengamat kebijakan publik, I Gusti Putu Artha, menyoroti dugaan adanya tekanan politik di balik kebijakan penutupan permanen TPA Suwung di Bali. Pernyataan tersebut disampaikannya saat diwawancarai RRI.CO.ID, Sabtu 23 Mei 2026 usai talkshow “Bali Darurat Sampah: Lantas Gerak Apa yang Bisa Kita Lakukan?” yang digelar di Pantai Kelan, Kuta, Badung.

Menurut Putu Artha, dirinya mempertanyakan alasan Bali mendapat tekanan lebih besar dibanding daerah lain yang memiliki persoalan serupa terkait pengelolaan sampah. Ia mencontohkan sejumlah daerah lain yang masih diperbolehkan menerima sampah residu meskipun menghadapi kondisi hampir sama dengan TPA Suwung.

"Kenapa Bali saja yang ditekan habis-habisan untuk ditutup permanen Suwung. Sedangkan kasus yang sama di Kebon Kongok di Mataram, enggak. Sekarang saja di Bantar Gebang per 1 Agustus kan masih boleh residu masuk. Kenapa cuman Bali saja yang di-pressure begitu?" ujarnya.

Ia mengaku sejak awal mencurigai adanya kepentingan tertentu yang mendorong percepatan penutupan TPA Suwung, terutama karena kawasan tersebut dinilai berada dekat dengan wilayah strategis pariwisata. "Artinya sejak awal saya menduga ini ada titipan politik dari tetangga sebelah yang sedang kerjain ini, agar zona ini tetap bersih," katanya.

Meski demikian, Putu Artha mengakui dorongan untuk membersihkan kawasan Suwung turut membawa dampak positif terhadap meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. Namun menurutnya, persoalan utama bukan sekadar penutupan TPA Suwung, melainkan kesiapan solusi pengganti agar tidak memunculkan krisis sampah baru di Bali.

Ia menilai pemerintah daerah hingga saat ini masih menghadapi keterbatasan kapasitas pengolahan sampah sehingga penutupan permanen tanpa alternatif dinilai berisiko besar. "Tadi di forum tadi sudah kelihatan bahwa mereka pemerintah sebetulnya juga tidak siap tanggal 31. Barusan saya tanya, ‘Ibu, Ibu bagaimana tanggal 31?’ ‘Belum bisa, daerah kami masih perlu TPA.’ Denpasar juga," ujarnya.

Karena itu, Putu Artha meminta pemerintah pusat, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup, mempertimbangkan kembali penutupan permanen TPA Suwung sebelum tersedia tempat pembuangan alternatif dan sistem pengolahan yang benar-benar siap. "Maka kita minta Menteri Lingkungan Hidupnya jangan pernah ditutup TPA Suwung jika tidak ada TPA alternatif kalau ingin Bali tetap bersih sementara ini menunggu PSEL berfungsi dengan segala cara," katanya.

Ia pun menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali harus diselesaikan melalui kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, komunitas, maupun masyarakat, agar krisis sampah tidak terus berulang di masa mendatang.