RRI.CO.ID, Denpasar - Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur Wilayah Kerja Bali menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia (PKHAM) bertajuk “Perempuan Berdaya, HAM Terjaga” di Denpasar, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan yang berlangsung secara hybrid (offline dan online) ini dibuka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Timur, Oce Yuliana Naomi Boymau melalui zoom meeting. Sementara Koordinator Wilayah Kerja Bali, Anak Agung Gede Ngurah Dalem hadir langsung di tempat kegiatan.

Adapun peserta yang dilibatkan meliputi perwakilan pegawai wanita dan Dharma Wanita pada OPD dan instansi vertikal di Kota Denpasar, guru Bimbingan Konseling SMA di Denpasar, perempuan yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan di Provinsi Bali, akademisi dan mahasiswa perempuan, ibu rumah tangga dan wiraswasta, serta para penggiat perlindungan perempuan di Provinsi Bali. Ketua Panitia, Maria Goreti Jelinda mengatakan, kegiatan PKHAM bertujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kapasitas masyarakat, khususnya perempuan, terkait penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat peran perempuan sebagai agen perubahan dalam mewujudkan budaya HAM di lingkungan keluarga, pendidikan, dunia kerja, dan masyarakat. “Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh peserta dapat meningkatkan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, serta mampu menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari diskriminasi maupun kekerasan terhadap perempuan,” ujar Analis HAM Pertama pada Kemenham Wilker Bali ini.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah, Oce Yuliana Naomi Boymau, dalam sambutannya menegaskan bahwa tema kegiatan yang diangkat sangat relevan dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Menurutnya, perempuan tidak hanya memiliki peran domestik dalam keluarga, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan, pendidik generasi, sekaligus pelindung nilai-nilai kemanusiaan.

“Tak jarang perempuan juga menjadi tulang punggung keluarga. Karena itu, penguatan kapasitas HAM bagi perempuan menjadi sangat penting agar perempuan semakin berdaya dan mampu memperjuangkan hak-haknya,” ujarnya.

Oce menambahkan, isu perlindungan dan pemberdayaan perempuan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, akademisi, organisasi perempuan, dan masyarakat sipil. “Kami berharap melalui kegiatan ini akan lahir pemahaman yang lebih baik mengenai hak-hak perempuan serta tumbuh komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan yang menghormati dan melindungi HAM,” tandasnya.

Kegiatan PKHAM menghadirkan dua narasumber yang bergerak di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan, yakni Ketua Yayasan Dedikasi Wanita Srikandi Bali Dr. I Gusti Ayu Diah Werdhi dan Direktur LBH Bali Women Crisis Centre Ni Nengah Budawati.

Kegiatan berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan pemaparan materi mengenai perlindungan perempuan, pencegahan kekerasan berbasis gender, serta penguatan peran perempuan dalam pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.