RRI.CO.ID, Denpasar – Pengamat pendidikan sekaligus mantan Ketua Dewan Pendidikan Kota Denpasar, Prof. Dr. Ir. Ar. Putu Rumawan Salain, M.Si., menyoroti tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia. Kepada RRI.CO.ID, Jumat 1 Mei 2026, ia menilai kondisi tersebut menjadi indikator bahwa sistem pendidikan nasional belum sepenuhnya berhasil mencetak lulusan yang siap menghadapi dunia kerja.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan seharusnya dapat dilihat dari kemampuan lulusan memasuki dunia kerja maupun menciptakan lapangan kerja sendiri.

“Kalau kita lihat salah satunya kan dunia kerja,” ujarnya.

Ia mengaku khawatir karena saat ini masih banyak lulusan perguruan tinggi yang belum mampu terserap di dunia kerja.

“Benar nggak sekarang bahwa ada pengangguran orang-orang terdidik di Indonesia ini?” katanya.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesalahan dalam sistem pendidikan nasional karena menghasilkan lulusan yang tidak siap menghadapi kebutuhan industri maupun dunia usaha.

“Bahwa kita memproduksi sesuatu tidak siap kerja,” tegasnya.

Selain itu, ia menilai banyak lulusan perguruan tinggi juga belum memiliki jiwa kewirausahaan yang kuat. Padahal, kewirausahaan menjadi salah satu solusi penting untuk mengurangi pengangguran.

“Tapi kalau kewirausahaan tidak ada modal, lain lagi. Pemerintah tidak hadir di kesempatan itu,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah dapat memberikan dukungan nyata berupa akses permodalan ringan, pendampingan usaha, hingga pembinaan berkelanjutan bagi lulusan muda agar mampu membangun usaha mandiri.

“Coba output-output sarjana yang hadir diajak kerja, ditawarin modal dengan kredit ringan atau tidak ada bunga dan lain-lainnya, dibina, dicek, dan seterusnya, mungkin bisa maju,” katanya.

Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional 2026, ia juga meminta pemerintah melakukan evaluasi total terhadap arah sistem pendidikan nasional, bukan sekadar mengganti kurikulum.

“Coba direview ulang lah sistem pendidikan kita ini,” ujarnya.

Menurutnya, pendidikan Indonesia membutuhkan blueprint jangka panjang yang jelas agar mampu mendukung pembangunan nasional secara menyeluruh.

“Yang dibutuhkan adalah membuat blueprint pendidikan ke depan di mana tujuan pendidikan itu apa,” katanya.

Selain persoalan kualitas lulusan, ia juga menyoroti munculnya praktik komersialisasi pendidikan yang dinilai mulai menggeser roh pendidikan sejati.

“Ada upaya-upaya komersialisasi sehingga dengan demikian lembaga-lembaga pendidikan lahir dan tumbuh sebagai komodifikasi,” ungkapnya.

Ia menegaskan pendidikan seharusnya tidak dipandang semata sebagai industri, melainkan sebagai lembaga budaya yang mampu memperkuat nasionalisme dan karakter bangsa.

“Pendidikan semestinya jangan selalu dipakai sebagai sebuah trade, sebagai industri. Tapi bagaimana pendidikan juga sebagai lembaga budaya,” tegasnya.

Menurutnya, nilai-nilai kebangsaan, sejarah perjuangan pendidikan, hingga semangat nasionalisme mulai memudar di kalangan generasi muda.

“Mungkin tidak semua anak-anak didik kita hafal lagi dan tahu siapa pejuang-pejuang pendidikan,” katanya.

Ia juga menyinggung berbagai isu mahalnya biaya pendidikan yang menurutnya menjadi tanda adanya praktik komersialisasi di dunia pendidikan.

“Jadi dengan demikian ada komersialisasi di dalamnya. Ini kalau terus demikian adanya, saya kira roh pendidikan yang sejati itu sudah nggak terjadi,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dapat kembali menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama pembangunan bangsa, bukan sekadar kepentingan ekonomi maupun politik.

“Saya ingin menyampaikan itu. Pendidikan kita tidak baik-baik saja, jalan di tempat,” pungkasnya.